Dia mengatakan sosok calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Menurutnya, Jokowi pasti sudah punya calon terbaik yang akan memimpin Korps Bhayangkara.
"Soal pemilihan Kapolri itu hak prerogatif Presiden, kita serahkan sama Presiden. Jadi tidak perlu berspekulasi, menyebarkan hoaks yang macam-macam. Kita ingin negara ini kondusif. Jadi tidak boleh melewati batas kewenangan kita sebagai warga," kata Amran melalui siaran pers, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Komisi III DPR tiadakan kunjungan ke rumah calon Kapolri
Baca juga: Mahfud: Calon Kapolri yang beredar di media masih spekulasi
Baca juga: Komisi III DPR persiapkan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri
Dia juga mengingatkan agar jangan ada pihak yang memperkeruh suasana dengan menyebar hoaks seolah-olah Jokowi sudah mengusulkan nama ke DPR.
Menurut dia, nama-nama calon Kapolri yang beredar ini adalah para putra terbaik bangsa. Namun demikian, masyarakat sebaiknya menunggu nama yang terbaik yang dipilih Presiden Jokowi.
Amran berharap Kapolri yang terpilih nantinya bisa mengayomi semua pihak. Selain itu sosok Kapolri juga harus bebas dari kepentingan politik.
"Dia tidak menjadi alat kekuasaan. Dia berdiri sebagai pengayom masyarakat, menjaga keamanan masyarakat dan keutuhan negara ini. Itu yang paling penting. Polri ini kan salah satu penegak hukum, jadi jangan dia menjadi alat kekuasaan. Hukum bukan alat kekuasaan, tapi timbangan yang betul-betul adil," tutur Amran.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
