Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menyatakan ada dua hal penting yang dapat menjadi kunci kebijakan dalam mempengaruhi pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, yaitu program vaksinasi dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.

"Pemulihan ekonomi akan bergantung pada keberhasilan kedua aspek tersebut," kata Junaidi Auly dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Ia mengingatkan, pemerintah dalam APBN 2021 beserta sejumlah lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar di level 4 hingga 6 persen.

Meski demikian, lanjutnya, potensi pertumbuhan ini masih berisiko tertarik ke bawah akibat risiko dari pandemi yang terus meningkat bahkan melebihi 1 juta kasus.

"Selain keberhasilan vaksinasi yang akan menyasar pada 70 persen penduduk, pemerintah harus mengubah cara kerja dalam penanganan pandemi agar ekonomi bisa segera pulih," kata Junaidi.

Dalam menjaga daya tahan ekonomi di tengah pandemi, lanjut Junaidi, Pemerintah diminta untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonominya dengan mendongkrak faktor permintaan yang sangat krusial khususnya demand untuk konsumsi baik rumah tangga, pemerintah maupun untuk kebutuhan investasi berbagai sektor ekonomi.

Ia mengatakan peran belanja APBN, belanja PEN, belanja BUMN, serta penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan sangat penting untuk dipacu.

Junaidi berpendapat bahwa ada kejanggalan dalam postur APBN 2021 yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas keempat setelah infrastruktur, perlindungan sosial dan pendidikan.

Semestinya, masih menurut dia, anggaran kesehatan menjadi perhatian dan isu utama karena resesi ekonomi tahun lalu diakibatkan masalah kesehatan. Terkait keberlanjutan Program Ekonomi Nasional (PEN) 2021, ia menegaskan bahwa realisasi program itu hendaknya direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan strategi pemerintah yang dinilai mampu mendorong pemulihan ekonomi tahun 2021-2022.

“Kita punya optimisme untuk periode tahun 2021-2022,” kata Airlangga Hartarto dalam Webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (27/1).

Ia merinci strategi pemulihan ekonomi itu yakni kebijakan vaksinasi yang sudah mulai dilakukan dan akan dipercepat secara bertahap menyasar penduduk Indonesia yang ditargetkan dalam satu tahun ini. Dalam dua bulan pertama tahun ini, lanjut dia, pemerintah akan menyelesaikan vaksinasi kepada petugas kesehatan.

Selain vaksinasi, lanjut dia, pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM dengan meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021 mencapai Rp253 triliun dan realisasi tahun 2020 mencapai 100 persen dari total alokasi Rp190 triliun.

Pemerintah, lanjut dia, masih memberikan subsidi bunga sebesar 3 persen selama enam bulan untuk kredit hingga Rp100 juta dan Rp500 juta hingga Rp10 miliar diberikan bantuan sebesar 1,5 persen.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih dilanjutkan pada 2021 dengan alokasi yang meningkat mencapai Rp553 triliun untuk bidang kesehatan sebesar Rp104,7 triliun, perlindungan sosial Rp150,9 triliun, sektoral pemda dan kementerian lembaga Rp141,3 triliun, pembiayaan korporasi Rp156 triliun.

Baca juga: Menko Airlangga beberkan strategi pemulihan ekonomi 2021-2022
Baca juga: Listyo Sigit akan bantu Pemerintah kawal pertumbuhan ekonomi nasional
Baca juga: Erick Thohir: Ekonomi syariah harus jadi prioritas dukung pertumbuhan
Baca juga: BI: Pemulihan bergantung pada kecepatan implementasi kebijakan


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021