Menlu RI: negara MIKTA harus serukan kesetaraan vaksin bagi semua

Menlu RI: negara MIKTA harus serukan kesetaraan vaksin bagi semua

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (PTM) MIKTA ke-18 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (3/2/2021). MIKTA merupakan kemitraan informal negara kekuatan menengah antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. ANTARA/HO-Kemlu RI/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (PTM) MIKTA ke-18 mengajak negara anggota MIKTA untuk menyerukan kesetaraan vaksin bagi semua.

"Tahun 2021 masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan perjuangan, tapi dunia harus lebih optimis dengan adanya penurunan laju infeksi COVID-19, pemulihan ekonomi global, dan re-engagement Amerika Serikat kepada kerja sama multilateral," kata Menlu Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pertemuan menteri luar negeri MIKTA -- kemitraan informal negara kekuatan menengah antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia -- yang ke-18 itu diselenggarakan secara virtual pada Rabu (3/2).

Pada kesempatan itu, Menlu RI menegaskan peran penting MIKTA sebagai kelompok lintas regional, untuk membentuk kepemimpinan bersama, dan menjadi jembatan bagi sistem multilateral.

"Krisis global yang menerpa dunia tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga sekaligus menjadi ujian bagi kepemimpinan kolektif kita semua," ujar Menlu Retno.

Dalam sambutannya, Menlu Retno menegaskan tiga pesan utama bagi MIKTA untuk melanjutkan kerja samanya ke depan.

Pertama, Menlu RI mengajak anggota MIKTA untuk mempromosikan multilateralisme. Hal itu karena masa depan multilateralisme menjadi kunci bertahannya kerja sama internasional dalam menjawab tantangan global saat ini dan mendatang.

Kedua, MIKTA dinilai perlu mendorong keterjangkauan dan aksesibilitas vaksin secara global.

Dia mengatakan bahwa MIKTA perlu mengantisipasi ancaman nasionalisme vaksin dan proteksionisme vaksin dengan memastikan akses yang adil terhadap vaksin bagi seluruh negara di dunia, terutama bagi negara berkembang.

Hal itu, menurut Retno, dapat dilakukan dengan mendukung keberlangsungan COVAX, sebagai satu-satunya platform multilateral untuk memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin.

Ketiga, negara anggota MIKTA didorong untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Pandemi COVID-19 telah membawa bencana bagi industri ekonomi kreatif, maka MIKTA perlu menemukan cara untuk dapat menghidupkan kembali sektor tersebut tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat, kata Menlu Retno.

Ekonomi digital merupakan salah satu industri yang memiliki ketahanan tinggi pada masa pandemi ini. Perpaduan ekonomi digital dan ekonomi kreatif dapat menjadi kunci dari keberlangsungan keduanya.

Selanjutnya, Menlu RI juga menekankan pentingnya upaya pencapaian hasil konkret dari kegiatan MIKTA. "Hasil nyata dan konkret akan dapat meminimalisir jarak antara penyusunan kebijakan oleh Pemerintah dengan dampak langsung di tingkat akar rumput," tegas Retno.

MIKTA terus mendorong semangat multilateralisme di tengah kondisi global saat ini, diantaranya melalui penyampaian pernyataan bersama tingkat kepala negara dan kepala pemerintahan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-75 tahun 2020.

MIKTA juga telah meluncurkan berbagai kerja sama, seperti MIKTA Development Cooperation Agency Network (DCAN), yang dapat menjadi fondasi untuk pendorong kerja sama pembangunan ke depannya.

Pertemuan menteri luar negeri MIKTA ke-18 itu menghasilkan Komunike Bersama (Joint Communique) para Menlu MIKTA yang berisi pandangan bersama negara anggota MIKTA mengenai berbagai isu global, yang diantaranya mencakup usulan Indonesia terkait akses setara terhadap vaksin COVID-19 dan pernyataan bersama atas perkembangan yang terjadi di Myanmar.

Dalam Joint Communique tersebut, negara anggota MIKTA menyatakan keprihatinan atas situasi politik di Myanmar dan menegaskan perlunya ketaatan para pihak yang bertikai terhadap supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.

Pada pertemuan itu juga telah diserahterimakan keketuaan MIKTA dari Korea Selatan kepada Australia yang akan mengkoordinir kegiatan MIKTA pada 2021.

Baca juga: Menlu Retno sampaikan pentingnya multilateralisme pada pertemuan MIKTA
Baca juga: DPD RI minta MIKTA jalin kerja sama ekonomi dengan 34 provinsi

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Suharto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menlu serahkan 4 WNI yang disandera Abu Sayyaf ke keluarga

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar