Kemarin, wacana Gibran ikut Pilkada DKI hingga politik dinasti

Kemarin, wacana Gibran ikut Pilkada DKI hingga politik dinasti

Ilustrasi : pedagang mendorong gerobak berisi buah melintas di depan sejumlah bendera partai politik nasional yang dipasang di jembatan Pantee Pirak, Kota Banda Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa/foc.

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Kamis (11/2) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Wali Kota Surakarta nilai wacana Gibran ikut Pilkada DKI terlalu dini hingga Gubernur Lemhannas sebut dinasti politik hambat konsolidasi demokrasi.

1. Wali Kota Surakarta nilai wacana Gibran ikut Pilkada DKI terlalu dini

Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo menilai munculnya wacana oleh sejumlah kalangan bahwa Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti Pilkada DKI Jakarta masih terlalu dini. "Terlalu dini bicara itu. Belum dilantik kok (sebagai Wali Kota Surakarta), 'ben dilantik sik' (biar dilantik dulu)," katanya.

Selengkapnya di sini

2. Perludem ingatkan implikasi pemilu dan pilkada digelar serentak 2024

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan sejumlah implikasi yang akan dihadapi jika pemilihan umum presiden dan legislatif serta pemilihan kepala daerah serentak tetap dilaksanakan berbarengan di 2024.

Selengkapnya di sini

3. Gubernur Lemhannas sebut dinasti politik hambat konsolidasi demokrasi

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebutkan dinasti politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat menghambat konsolidasi demokrasi.

Selengkapnya di sini

4. Presiden: Pemerintah daerah jangan hanya imbau masyarakat pakai masker

Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah tidak hanya mengimbau masyarakat memakai masker, namun juga membagikan masker gratis kepada masyarakat.

Selengkapnya di sini

5. LIPI: Momen tepat untuk menata ulang pemilu

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menyatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menata ulang kembali sistem demokrasi dan praktik pemilu Indonesia.
Selengkapnya di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR minta KPU antisipasi kerumitan Pemilu 2024

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar