Inggris serukan gencatan senjata untuk akses vaksin di zona konflik

Inggris serukan gencatan senjata untuk akses vaksin di zona konflik

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengacungkan jempol kepada pasien setelah mereka diberi vaksin saat ia mengunjungi pusat vaksinasi COVID-19 di Batley, West Yorkshire, Inggris, Senin (1/2/2021). ANTARA FOTO/Jon Super/Pool via REUTERS/FOC/sa.

Jakarta (ANTARA) -
Pemerintah Inggris mendorong Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk gencatan senjata lokal di dunia guna memudahkan akses vaksin COVID-19 yang adil, terutama di zona konflik.
 
Dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung virtual pada Rabu (17/2), Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyerukan gencatan senjata tersebut agar mereka yang rentan dan tinggal di zona konflik dapat mendapatkan vaksin COVID-19.
 
"Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru - mempertaruhkan strain baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia," kata Raab, dikutip dari keterangan tertulis Kedubes Inggris yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
Saat memimpin pertemuan DK PBB itu, Menlu Inggris mendesak anggota Dewan Keamanan untuk bersatu dan menyetujui resolusi gencatan senjata itu. Dia menjelaskan bahwa lebih dari 160 juta orang berisiko tidak bisa mendapatkan vaksin virus corona akibat ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.
 
“Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata untuk memudahkan vaksinasi COVID-19, menjangkau mereka yang tinggal di zona konflik dan upaya tim global yang lebih besar untuk memberikan akses yang adil. Kami memiliki kewajiban moral untuk bertindak, dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus ini," ujarnya.

Baca juga: AS, Bank Dunia tekankan perlunya akses vaksin untuk negara termiskin

Baca juga: Vietnam akan dapat akses vaksin COVID-19 pada kuartal pertama
 
Pada pertemuan DK PBB itu, Menlu Inggris juga menekankan pentingnya menyetujui kerja sama internasional untuk menyelesaikan hambatan logistik jangka panjang demi memastikan akses yang adil, seperti penyimpanan vaksin, penundaan dalam persetujuan peraturan dan pengelolaan rantai pasokan yang rumit.
 
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, juga menekankan bahwa tak ada seorang pun yang aman dari virus tersebut, sehingga perlu dipastikan bahwa vaksin menjangkau semua orang pada waktu yang tepat.

"Sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini," ujar Jenkins.
 
Dia menambahkan bahwa skema kerja sama vaksin global COVAX merupakan cara yang dapat digunakan untuk memastikan distribusi vaksin dapat menjangkau semua warga dunia.
 
"Inggris, sebagai pendukung utama COVAX, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuat pendekatan multilateral untuk vaksinasi ini, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Ibu Menlu Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan COVAX," ujarnya.
 
Dalam konteks seperti zona konflik, vaksinasi dapat difasilitasi dan disediakan oleh organisasi kemanusiaan multilateral lainnya, seperti badan-badan PBB, Palang Merah, Gerakan Bulan Sabit Merah, serta kelompok masyarakat sipil lainnya.

Baca juga: Vatikan desak pertemuan DK PBB untuk pastikan distribusi vaksin adil

Baca juga: Menteri Jerman serukan 'pembagian adil' distribusi vaksin di Eropa

Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Laporan dari Inggris - Suasana buka puasa bersama di tengah Pandemi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar