Kolaborasi dengan perguruan tinggi membuat DPR lebih berkualitas

Kolaborasi dengan perguruan tinggi membuat DPR lebih berkualitas

Suasana rapat koordinasi BK DPR dan perguruan tinggi melalui virtual, Senin (22/2/2021). ANTARA/HO

Kolaborasi DPR RI dengan lembaga pendidikan akan semakin meningkatkan kualitas DPR
Makassar (ANTARA) - Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi akan membuat DPR lebih berkualitas.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr Inosentius Samsul MHum mengatakan, pihaknya terus memaksimalkan tugas dan fungsinya, termasuk salah satunya dengan memperkuat penelitian guna menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas.

"Kami harapkan dengan melibatkan berbagai elemen, utamanya perguruan tinggi, maka kebijakan ke depan akan lebih baik," ujarnya pada rapat koordinasi dan evaluasi untuk peningkatan kapasitas Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI secara virtual, Senin.

"Kolaborasi DPR RI dengan lembaga pendidikan akan semakin meningkatkan kualitas DPR," kata dia.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah mendengar masukan masyarakat, khususnya perguruan tinggi yang didominasi oleh kalangan terdidik, sebagai upaya menghasilkan produk legislasi berkualitas.

Dengan melibatkan kalangan akademisi, Indra berharap akan semakin mempertajam hasil hukum DPR RI.

Mewakili pihak Universitas Hasanuddin (Unhas) Suharman menjelaskan beberapa kolaborasi kerja sama yang dapat dilakukan oleh Unhas bersama BK DPR RI.

Unhas memiliki potensi untuk kolaborasi, antara lain terdapat 13 puslitbang dan 6 center of excellence. Selain itu, juga didukung SDM unggul dengan jumlah profesor 335 orang.

Dari aspek implementasi Program Kampus Merdeka, jika dilihat dari delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, setidaknya ada enam poin yang dapat dilakukan bersama, seperti kegiatan magang, memberikan kesempatan dosen berkegiatan di luar kampus hingga melaksanakan kelas kolaboratif.

"Unhas siap melakukan kolaborasi sesuai kapasitas yang dimiliki. Hal ini juga sejalan dengan komitmen MoU yang sudah dilaksanakan. Kami menunggu realisasi kerja sama," ujarnya pula.
Baca juga: DPR minta pemerintah undang ahli pertimbangkan pemberlakuan "lockdown"
Baca juga: Ahli sebut rekomendasi DPR soal iuran peserta mandiri BPJS tak logis

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar