"Kalau disetujui, akan melemahkan fungsi pemerintah karena parlemen sudah sama kerjanya dengan eksekutif," kata Syafrizal Chan ketika diminta tanggapannya di Padang, Sabtu.
Menurut dia, sudah tepat kebijakan pemerintah menolak adanya wacana mengalokasikan anggaran untuk dapil DPR. "Sangat keliru kalau dewan kerjanya sama dengan eksekutif," katanya.
Keinginan DPR mengalokasikan anggaran untuk dapil, kata dia, bertolak belakang dengan fungsinya (pengawasan, legislasi dan fungsi anggaran).
Ia mengatakan, kalau DPR ingin menjadi pengguna anggaran, seperti eksekutif, sebaiknya pindah saja anggota dewan menjadi PNS.
Dia mengatakan, adanya alokasi anggaran dapil DPR akan menimbulkan tarik-menarik, artinya saling klaim antara eksekutif dan DPR mengenai pelaksanaan suatu proyek pembangunan di daerah.
Bahkan, bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat kalau DPR sudah merealisasikan anggaran pembangunan di dapil masing-masing.
Apalagi, katanya, dalam pelaksanaan anggaran sangat potensial terjadi sehingga akan menimbulkan ketimpangan pembangunan.
Kemudian, menurut dia, kalau DPR sudah menggunakan anggaran, akan menjadi lahan korupsi baru, sedangkan dampaknya bagi mendongkrak pembangunan, tidak akan signifikan.
Betapa tidak, katanya, saat lobi-lobi proyek yang akan dilaksanakan melalui dana jatah DPR itu, tentu berpotensi adanya permainan tidak sehat.
Menurut dia, selama ini belum ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus parlemen atau ada rencana pemerintah membentuknya.
Karena itu, DPR sebaiknya menjalankan fungsinya saja saat ini. Bila ada kekurangan atau keluhan dalam pembangunan di dapil, harus diperjuangkan kepada kementerian yang membidangi.
Misalnya, masih ada dapil DPR yang masuk kategori daerah tertinggal/terisolir, maka anggota DPR dorong percepatan pembangunannya melalui Kementerian Daerah Tetinggal.
"Sangat tidak efektif dan efisien kalau ada jatah anggaran dapil yang diinginkan DPR itu. DPR hanya ingin memperlihat kepedulian terhadap rakyat," katanya. (*)
(T.KR-SA/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
