Apalagi, kata Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi di Medan, Minggu, sebagian besar pelanggan listrik di Indonesia adalah kelompok rumah tangga yang memiliki kelas ekonomi menengah ke bawah.
"Kalau dihitung, sekitar 80 persen pelanggan PLN adalah kelompok rumah tangga," katanya.
Farid mengatakan, buruknya pelayanan PLN sebagai instansi negara yang menyediakan listrik bukan disebabkan rendahnya tarif dasar listrik (TDL).
Buruknya pelayanan PLN itu lebih disebabkan faktor salah urus (mismanagement) dan ketidakmampuan pengelola instansi tersebut.
Selain itu, belum ada jaminan bahwa kondisi kelistrikan di tanah air akan membaik jika pemerintah memberlakukan kebijakan menaikkan TDL.
Berdasarkan pertimbangan itu, LAPK menilai kebijakan untuk menaikkan TDL tersebut sangat tidak adil bagi rakyat selaku konsumen karena selalu menjadi "kuda tunggangan" dan "korban" atas ketidakmampuan PLN selaku pengelola kelistrikan di tanah air.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu mengatkan, rencana kenaikan TDL tersebut sangat memberatkan dan rakyat seperti memakan "buah simalakama".
Di satu sisi, rakyat dituntut untuk mematuhi setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah karena diperkirakan dibuat untuk kesejahteraan rakyat sendiri.
Namun di sisi lain, rakyat belum melihat pentingnya kenaikan TDL itu karena masih sering menerima pelayanan buruk dari PLN, khususnya dalam hal pemadaman bergilir.
"Apakah ada garansi pascakenaikan TDL itu, listrik tidak bakal byarpet lagi," kata Farid.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan rencana menaikkan TDL itu, karena akan menyebabkan berbagai usaha kecil akan "menjerit" disebabkan semakin besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan.
"Mengapa `ngotot` menaikkan TDL sedangkan kualitas pelayanan PLN masih jeblok.Kurang bijaksana kalau masalah krisis listrik justru diatasi dengan menaikan tarif," katanya. (I023/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
