"Sebagai Menko Perekonomian saya menilai itu menimbulkan kerancuan, sementara sebagai Ketua Umuma PAN, saya menyatakan tidak setuju," kata Hatta Rajasa di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa.
Hatta menyebutkan, pembicaraan tentang RAPBN 2011 hingga saat ini sedang berjalan dan memang fraksi-fraksi di DPR berhak untuk menyampaikan berbagai aspirasinya.
"Pemerintah melihat kalau yang berkaitan dengan dana APBN, semua itu dibicarakan berjenjang, dari mendesain, mengajukan ke DPR dan pembahasan di Badan Anggaran DPR," katanya.
Ia menyebutkan, masing-masing komisi di DPR akan membicarakan dengan departemen terkait, dan kemudian dibahas di Badan Anggaran DPR.
"Terkait dengan dana ke daerah, semua daerah mendapatkan aliran dana APBN. Kalau ada penyaluran Rp15 miliar melalui mekanisme lain, nanti malah rancu, karena sebenarnya sudah habis dibagi untuk seluruh daerah di tanah air," katanya.
Menurut dia, kalau mau stressing penyaluran dana daerah terepncil yang perlu dana-dana cepat karena tuntutan perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan lainnya, maka ada mekanisme pembahasan di komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR.
"Jadi tidak ada masalah, kalau misalnya ada daerah tertinggal, maka anggota dewan dapat memperjuangkan di komisi dan badan anggaran. Itu selama ini sudah jalan. Di komisi, anggota bisa melihat masalahnya dengan jernih," katanya.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
