"Salah satunya kita membicarakan tentang sejumlah program yang menayangkan gambar video baik sebagian atau seluruhnya yang di dalamnya ada adegan seksual atau yang dianggap cabul," kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dadang Rahmat Hidayat di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat.
Dadang memaparkan, pertemuan itu merupakan semacam bentuk koordinasi terkait dengan surat teguran yang rencananya akan dilayangkan KPI kepada sejumlah program yang kerap menayangkan adegan tersebut.
Ia juga menuturkan, koordinasi tersebut juga dalam rangka memperkuat penyiaran media agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang antara lain terdapat dalam kode etik jurnalistik.
Sementara itu, Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Uni Z Lubis, mengatakan, KPI juga telah memberitahu Dewan Pers bahwa telah terdapat sekitar 500 pengaduan dari masyarakat terkait dengan adegan video porno yang terdapat dalam sejumlah tayangan di televisi.
"Tayangan itu tidak hanya menunjukkan gambar still (diam), tetapi juga gambar yang bergerak," kata Uni.
Apalagi, lanjutnya, terdapat tayangan yang menunjukkan adegan panas itu dengan tidak mencantumkan kata-kata parental guiding (bimbingan orangtua) dan dinilai tidak ada nilai positifnya bagi publik.
Ia juga memaparkan, sebenarnya juga masih terdapat perdebatan apakah pemberitaan infotainment itu termasuk kategori jurnalistik atau tidak.
Uni mengemukakan, Dewan Pers akan dapat menangani persoalan tersebut bila KPI meminta langsung Dewan Pers untuk memberikan penilaian, atau bila terdapat banyaknya reaksi negatif dari masyarakat terkait suatu tayangan tertentu.
Selain itu, Dewan Pers juga berencana akan menggelar brainstorming dan diskusi dengan sekitar 250 produser dan reporter senior dari berbagai media televisi untuk membahas antara lain mengenai banyaknya gambar kekerasan yang dikeluhkan warga masyarakat akhir-akhir ini seperti yang terjadi dalam kasus kerusuhan Koja.
(M040/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
