"Priyo sebagai salah satu Ketua DPP Partai Golkar yang juga kini Wakil Ketua DPR RI dan Idrus Marham (Sekjen DPP Partai Golkar) perlu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pengurus harian partai," tegasnya di Jakarta, Jumat.
Alasannya, kata Zainal Bintang, Priyo Budi Santoso maupun Idrus Marham memberikan pernyataan pers yang merugikan citra Partai Golkar.
"Priyo beberapa hari lalu berwacana dan memberikan `statement` kepada pers mengenai dana aspirasi dewan Rp15 miliar untuk setiap anggota dewan. Gagasan itu dikeluarkan Priyo sebelum dibahas di DPP Partai Golkar. Akibatnya, partai menerima hujatan dari berbagai pihak," katanya.
Zainal Bintang juga menunjuk pernyataan Priyo Budi Santoso yang membuat partai berlambang pohon beringin ini tersudut, yakni tentang mempeti-eskan kasus Bank Century yang disebut-sebut telah merugikan keuangan negara Rp6,7 triliun.
"Itu pernyataan pribadi Priyo. Padahal, jika skandal itu merugikan keuangan negara, Partai Golkar tidak boleh mempeti-eskannya. Jika dipeti-eskan, itu namanya Golkar tidak berpihak kepada kebenaran," katanya.
Seharusnya, menurut dia, bila memang ditemukan kesalahan atau pelanggaran dalam kasus Bank Century, Golkar mesti mendesak dilakukan pengusutan oleh pihak berwajib.
"Jadi, bukan usul dipeti-eskan seperti dikatakan Priyo," katanya.
Zainal Bintang juga mengkritik Idrus Marham selaku Ketua Pansus Angket Kasus Bank Century.
"Dia hanya mencari selamat, tetapi bagaimana Bapak Senang?," ungkapnya.
Suara 30 Persen
Zainal Bintang berpendapat, sikap Partai Golkar yang berubah-ubah mengenai kasus Bank Century, tidak hanya membuat masyarakat antipati kepada partai pimpinan tersebut.
"Namun hal itu juga dapat membuat masyarakat yang selama ini memberikan suara kepada Partai Golkar `lari` ke partai politik lain yang lebih memperjuangkan nasib rakyat," katanya.
Kalau itu terjadi, demikian Zainal Bintang, bisa-bisa target 30 persen suara yang dicanangkan Partai Golkar pada Pemilu 2014 tidak tercapai.
"Jangankan meraih suara 30 persen, untuk mempertahankan perolehan suara seperti pemilu lalu saja tampaknya sulit buat Partai Golkar," katanya.
Untuk menyelematkan citra partai, dia minta Ketua Penasehat Partai Golkar, Akbar Tandjung proaktif memandu Aburizal Bakrie, baik itu diminta atau tidak.
"Dengan begitu, kader yang ada di DPR RI tidak seenaknya saja berwacana maupun mengeluarkan statemen sehingga merugikan partai," katanya.
Dengan demikian, katanya lagi, ke depan tidak ada lagi kader yang berwacana dan memberikan `statement` seenaknya kepada pers, apalagi itu merugikan atau membuat citra partai turun.
Zainal Bintang juga mengingatkan, agar Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP PG mawas diri, karena belakangan ini partai tersebut menjadi `musuh` bersama partai politik khususnya yang ada di DPR RI.
Tak Resmi
Sebelumnya, Sekjen DPP PAN taufik Kurniawan mengemukakan, ancaman keluarnya Partai Golkar dari sekretariat gabungan partai politik pendukung pemerintah, dianggap bukan sikap resmi partai tersebut. "Ancaman" tersebut tak perlu ditanggapi serius.
"Itu pernyataan pribadi yang dilakukan di luar keputusan rapat harian resmi maupun rapat pleno setgab. Hal itu juga belum dibicarakan dalam rapat, belum diputuskan dalam pleno serta belum ada arahan dari ketua harian," kata Taufik Kurniawan.
Menurut dia, ada sejumlah mekanisme pengambilan keputusan dalam setgab, antara lain, melalui rapat harian dan rapat pleno yang dihadiri ketua umum dan sekjen partai. Selain itu, dalam setgab juga terdapat struktur seperti ketua koalisi, ketua harian dan sekretaris harian.
"Sebab sesuai mekanisme, sosialiasi keputusan setgab seharusnya dilakukan oleh peserta rapat harian maupun pleno. Dalam rapat rutin, mereka yang diundang adalah yang berkompeten mewakili fraksi. Antara lain adalah ketua dan sekretaris fraksi," ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada pula forum yang dihadiri oleh ketua umum, sekjen, ketua fraksi dan sekretaris fraksi. Karena itu, Taufik menganganggap aneh bila ancaman untuk keluar dari setgab dilakukan oleh orang-orang diluar peserta rapat.
"Pernyataan itu masih berupa wacana dan belum ada kesepakatan anggota setgab lainnya. Kita berharap, pada masa mendatang ada kesepakatan mengenai siapa saja yang boleh menyampaikan pernyataan,? katanya.
Dia menjelaskan, bila semua orang bisa menyampaikan pernyataan, maka hanya akan menimbulkan kerancuan. Selain itu, PAN beranggapan bahwa usulan Golkar mengenai dana aspirasi tidak masuk dalam kriteria persoalan fundamental ketatanegaraan.
Karena itu, sangat tidak relevan bila persoalan itu dibawa ke ranah setgab. Apalagi, anggota koalisi dimungkinkan untuk mengkritisi atau berbeda pendapat.
"Namun demikian, PAN tetap mengedepankan etika dan fatsoen politik. Tidak seharusnya semua orang bebas berkomentar, sementara yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut," katanya.
PAN bergabung dengan koalisi didasarkan melalui mekanisme partai. Karena merupakan keputusan resmi partai, maka meskipun ada pergantian pengurus tidak serta-merta mengubah kesepakatan sebelumnya.
"Keputusan untuk bergabung dalam koalisi tidak diambil oleh orang-per orang," katanya.
(T.M036/S023/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
