"Pemerintah harus berani memroteksinya. Untuk itu Menteri Komunikasi dan Informasi, Pak Tifatul, harus bekerja keras dan jangan ragu-ragu," kata Adhyaksa kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam "Talk Show Nasional: Membangun Semangat Kaum Muda Dalam Rangka Memperbaiki Permasalahan Umat dan Bangsa" di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, di Purwokerto, Sabtu.
Ia mengharapkan, Menkominfo Tifatul Sembiring segera memroteksi berbagai situs di internet dari pornografi karena langkah itu merupakan perbuatan mulia.
Menurut dia, keberadaan berbagai situs porno di internet sangat membahayakan generasi muda.
Dia mencontohkan tentang anak-anak sekolah di Depok, Jawa Barat, yang mendapat tugas dari gurunya untuk mencari materi tentang lalat di internet.
"Saat mencari di internet, ternyata lalat itu salah satu situs porno. Indonesia masih lemah dalam memroteksinya," katanya.
"Lebih bejat lagi kalau itu direkam. Walaupun pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat menyatakan 99 persen itu benar, tetap saja harus ada praduga tidak bersalah," katanya.
Terkait hal itu, dia mengatakan, kepolisian diminta untuk serius memeriksa dan menelitinya sehingga jika terbukti bersalah, harus memberi hukuman berat terutama kepada Ariel karena yang memfilmkan.
"Walaupun tidak disebarkan, tetapi itu sudah difilmkan oleh dia (Ariel, red.)," tegasnya.
Selain itu, kata dia, hukuman berat juga harus diberikan kepada orang yang mengedarkannya karena film itu berbahaya bagi generasi muda, apalagi sekarang sangat mudah mengunduhnya dari internet.
Menurut dia, peredaran video porno telah banyak memberikan dampak negatif kepada anak-anak sekolah.
"Maka jangan heran jika dalam beberapa sampel menyebutkan di beberapa daerah, anak-anak mudanya telah mengenal pergaulan bebas," katanya.
Disinggung mengenai maraknya razia warung internet dan telepon seluler seiring dengan peredaran video porno artis terkenal itu, dia mengatakan, hal itu sebenarnya tidak bisa dilakukan baik secara sporadis, temporal, maupun situasional, tetapi harus terus-menerus.
Menurut dia, pengawasan harus dilakukan oleh semua sektor tetapi utamanya pemerintah.
"VCD bajakan saja di Jakarta luar biasa banyaknya, hari ini diambil 20 ribu keping, besok sudah beredar 30 ribu keping. Ini harus ada suatu solusi dari pemerintah, Malaysia saja bisa, mengapa Indonesia tidak," katanya.
(KR-SMT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
