Komisi V DPR soroti kinerja Balitbang Perhubungan yang kurang maksimal

Komisi V DPR soroti kinerja Balitbang Perhubungan yang kurang maksimal

Ilustrasi: Suasana rapat kerja dengan Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait di Kompleks Parlemen, Senayan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Tadi saya mendengar banyak sekali pertanyaan yang berhubungan dengan ini, yang seolah-olah hasil litbang hampir sama dengan tempat lain, meskipun saya harap tidak seperti itu
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DRR RI Syarief Abdullah Alkadrie menilai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan kurang maksimal meski memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan di sektor perhubungan.

“Saya kira banyak sebenarnya yang perlu dikaji di Balitbang, termasuk jalan-jalan yang sering menyebabkan kecelakaan, dan juga banyak proyek nasional yang tidak beroperasi secara maksimal. Ini beberapa hal yang tentu (peran) Balitbang sangat strategis,” kata Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekjen, Irjen, Balitbang, dan BPSDM Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Kamis.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi V DPR Muhammad Fauzi, yang mempertanyakan persepsi Kemenhub terhadap peran Balitbang Perhubungan dalam menentukan rencana strategis.

Menurut dia, hasil kajian atau penelitian yang dirilis oleh Balitbang seharusnya menjadi dasar rujukan dalam penyusunan rencana strategis di kementerian.

Baca juga: Menhub: Bila tidak dilarang, 81 juta orang bakal mudik Lebaran

“Tadi saya mendengar banyak sekali pertanyaan yang berhubungan dengan ini, yang seolah-olah hasil litbang hampir sama dengan tempat lain, meskipun saya harap tidak seperti itu,” kata Muhammad Fauzi yang berasal dari Fraksi Golkar tersebut.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Balitbang Perhubungan Umar Aris mengatakan dalam menjalankan perannya di kementerian, Balitbang berupaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasari oleh program riset dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan.

“Sesuai arahan Menteri dan anggota Dewan, kami bertekad hasil litbang harus cepat, akurat, dan memberikan manfaat. Hasil studi ini harus bisa diaplikasikan secara riil di lapangan,” katanya.

Baca juga: Kemenhub: Kebijakan larangan mudik butuh regulasi komplit

Pihaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain perguruan tinggi, operator transportasi, pengamat transportasi, hingga masyarakat dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang komprehensif dan obyektif.

Meski demikian, lanjut dia, anggaran Balitbang Perhubungan pada tahun 2021 mengalami refocusing dari Rp197 miliar menjadi Rp158 miliar sehingga berdampak pada kegiatan riset dan inovasi yang akan dilaksanakan.

Umar berharap agar penghematan yang dilakukan tidak mengurangi kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

“Hasil litbang mudah-mudahan dapat dimanfaatkan stakeholder, sehingga tidak sia-sia hasil penelitian pengembangan yang kita lakukan.” katanya.

Baca juga: Menhub dorong Balitbang libatkan banyak perguruan tinggi

Baca juga: Kemenhub gelar konferensi internasional riset transportasi


Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenhub mulai proyek transportasi terintergrasi di Merak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar