Bupati Gresik siapkan layanan kesehatan hanya dengan KTP

Bupati Gresik siapkan layanan kesehatan hanya dengan KTP

Pertemuan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dengan pimpinan BPJS Kesehatan Gresik di Gresik, Rabu (14/4). ANTARA Jatim/HO-Pemkab Gresik/AM.

Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan
Gresik, Jatim (ANTARA) - Bupati Gresik, Jatim, Fandi Akhmad Yani menyiapkan layanan kesehatan di wilayah itu hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui mekanisme Universal health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta.

"Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan. Selain menjadi program prioritas, Kami ingin di era Gresik baru jumlah angka kemiskinan menurun dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan," kata Gus Yani, panggilan akrab Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu.

Untuk itu, Gus Yani melakukan pematangan program dengan mengundang pimpinan BPJS Gresik, para pimpinan RS se-Kabupaten Gresik dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Baca juga: Gresik gandeng Dewan Masjid susun protokol normal baru di 2.207 masjid

"Saya berharap, UHC ini ada inovasi dari seluruh peserta rapat dan tidak hanya mengandalkan APBD dalam pembiayaannya, dan ada optimalisasi dari semua pihak dalam percepatan program UHC ini," katanya.

Kepala Cabang BPJS Gresik, Tutus Novita Dewi merinci jumlah kepesertaan BPJS masyarakat Gresik sebesar 77,28 persen, jumlah itu meningkat dibanding beberapa minggu sebelumnya yang hanya 74 persen.

Sedangkan untuk pembayaran klaim selama 8 bulan terakhir tahun 2020 sebesar Rp421 miliar, sedangkan jumlah pemasukan iuran peserta selama setahun sebesar Rp435 miliar.

Baca juga: Pemkab Gresik pastikan penegakan protokol kesehatan di PSBB tahap III

"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPJS juga semakin meningkat. Hal ini sesuai komitmen kami bersama seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan kami untuk tidak melakukan pungutan kepada peserta BPJS dan tidak diskriminasi dalam layanan," kata Tutus.

Sekda Gresik Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno mengaku UHC adalah program yang baik untuk memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat.

"Program ini jangan sampai tidak terwujud, sebab ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesehatan," kata Abimanyu.

Baca juga: Puluhan ribu warga miskin Gresik dan Lamongan terima kartu BPJS

Untuk sinkronisasi data kependudukan untuk keperluan program ini, Abimanyu berencana membentuk tim khusus yang kemudian dikoordinasi oleh BPJS Kesehatan.

"Kalau data sudah valid, maka program ini bisa sesuai sasaran dan cukup bagus untuk menyejahterakan masyarakat melalui program kesehatan," katanya.

Abimanyu berharap, program UHC yang juga masuk dalam program 100 hari bupati dalam memimpin Kabupaten Gresik bisa mengkover kesehatan semua masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Baca juga: Gubernur Jatim minta warga ikut validasi kerusakan bangunan pascagempa



 

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021

BPJS Kesehatan-KPK jalin sinergi pemberantasan korupsi program JKN-KIS

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar