Komisi III terbuka untuk masukan soal pasal kontroversi RUU Kejaksaan

Komisi III terbuka untuk masukan soal pasal kontroversi RUU Kejaksaan

Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (25/8/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc/aa. (ANTARA/RENO ESNIR)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan Komisi III akan terbuka dalam mendengarkan masukan publik terkait pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan.

Pasal-pasal kontroversial tersebut terkait pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta penyadapan.

"Iya benar (akan dengarkan masukan publik terkait pasal kontroversial). Nanti dalam pembahasannya, kami akan menerima semua masukan," kata Pangeran Khairul Saleh kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, Komisi III DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) revisi UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Baca juga: Anggota DPR menekankan urgensi revisi UU Kejaksaan
Baca juga: Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif
Baca juga: Komisi III DPR pertimbangkan lagi pasal kontroversial RUU Kejaksaan


Namun menurut dia, Panja belum bisa membahas RUU Kejaksaan tersebut karena masih menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait menteri yang ditugaskan Presiden membahas RUU tersebut bersama Komisi III DPR.

"Kami masih menunggu Surpres keluar, setelah keluar maka baru dibahas (RUU Kejaksaan)," ujarnya.

Politisi PAN itu berharap Surpres tersebut segera keluar sehingga RUU Kejaksaan sudah bisa dibahas pada Masa Persidangan V yang dimulai pada 5 Mei 2021.

RUU Kejaksaan merupakan usul inisiatif Komisi III DPR yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

RUU tersebut telah dilakukan proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pimpinan DPR telah menyetujui RUU tersebut dibahas Komisi III DPR.

Dalam RUU tersebut menyebutkan dan mengatur tugas dan kewenangan Jaksa tidak hanya sebagai Penuntut Umum (Pasal 1 angka 1), tapi juga melakukan wewenang Penyelidikan (Pasal 30 C) dan Penyidikan (Pasal 30 huruf d).

Lalu dalam Pasal 30 huruf e menyebutkan bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan "monitoring".

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR desak pemerintah nyalakan tombol darurat COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar