Muktamar ke-46 Aisyiyah di Graha Mandala Wana Bhakti Yasa Yogyakarta pada hari kedua agenda kegiatannya di antaranya melakukan pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah untuk periode 2010-2015.
"Secara pribadi, saya mendukung Ibu Noordjannah dalam pemilihan ini. Saya akan meminta tiga teman saya untuk mendukung beliau," kata Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Sadimah.
Menurut dia, Noordjannah yang kini menduduki jabatan Ketua PP Aisyiyah 2005-2010 adalah sosok yang pantas menduduki jabatan sebagai ketua umum karena muda, cerdas, dan memiliki ideologi yang baik untuk mengembangkan organisasi.
Sadimah mengharapkan jika Noordjannah terpilih sebagai ketua umum, maka dia mampu menggembleng seluruh warga persyarikatan perempuan Muhammadiyah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Riau Mashati Syawir akan memberikan dukungan kepada kader muda agar bisa menduduki jabatan sebagai ketua umum.
"Banyak kader muda yang dimiliki Aisyiyah, seperti Ibu Noordjannah dan Ibu Trias (Trias Setiawati, Sekretaris PPA)," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, siapa pun sosok yang akan menjadi ketua umum, dapat menjalankan tugas-tugasnya untuk kemasyarakatan.
Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah Nina Narly menyatakan masih akan memberikan dukungan kepada Siti Chamamah Soeratno yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PP Aisyiyah.
"Kami sebagai orang daerah, tidak terlalu mengenal sosok-sosok yang ada sehingga kami masih akan memberikan dukungan ke Ibu Chamamah karena beliau sudah dikenal," katanya.
Ia mengatakan semua kriteria yang dimiliki seorang pemimpin ada di dalam diri Chamamah, yaitu mampu mengayomi dan membawa Aisyiyah menjadi organisasi yang lebih maju.
"Kami juga berharap, pemimpin nanti dapat lebih sering berkunjung ke daerah untuk pembinaan dan pengkaderan," katanya.
Ketua PDA Nusa Tenggara Barat Nurkemi yang menyatakan mendukung Chamamah. "Meskipun sudah berusia tua, tetapi beliau masih enerjik, berpikiran muda dan memiliki visi yang maju.
Ico Nuryati dari PDA Sumatera Barat juga akan memberikan dukungan ke Chamamah dengan alasan, dalam dua periode kepemimpinan Chamamah, Aisyiyah mengalami kemajuan yang pesat serta dapat menerima kritik dan saran.
"Dalam aturan organisasi, Ibu Chamamah juga masih dimungkinkan untuk mencalonkan diri lagi," katanya.
Berdasarkan hasil pemungutan suara pada sidang tanwir Muktamar ke-46 Aisyiyah, telah ditetapkan sebanyak 40 nama calon tetap anggota PP Aisyiyah periode 2010-2015.
Siti Noordjannah memperoleh suara terbanyak dengan 172 suara, diikuti Masyitoh dengan 169 suara dan Siti Chamamah dengan 164 suara.
Proses pemilihan 13 anggota PP Aisyiyah sekaligus Ketua Umum PP Aisyiyah akan dilakukan dalam sidang pleno pada Selasa (6/7).
Tak lupakan perempuan
Setelah diprotes Aisyiyah karena dianggap mengabaikan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam penentuan calon tetap anggota PP Muhammadiyah untuk periode 2010-2015, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyatakan organisasi ini tidak melupakan peran perempuan untuk kepengurusan periode 2010-2015, meskipun dari 13 anggota PP Muhammadiyah yang terpilih tidak ada satu orang pun yang perempuan.
"Muhammadiyah sejak dulu selalu memegang teguh prinsip pemilihan secara demokratis," kata Haedar, di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, tidak adanya satu pun perempuan dalam calon anggota tetap Pimpinan Pusat Muhammadiyah disebabkan adanya pemikiran bahwa perempuan sudah memiliki persyarikatan tersendiri di dalam Muhammadiyah, yaitu Aisyiyah.
Selain itu, lanjut dia, kesibukan di dalam penyelenggaraan muktamar sehingga di dalam proses perjalanan pemilihan tidak ada satu pun perempuan yang terpilih.
"Saya sendiri sudah memilih perempuan saat pemilihan calon anggota tetap pimpinan pusat Muhammadiyah," katanya.
Ia mengatakan, meskipun tidak akan ada perempuan di dalam 13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah 2010-2015, namun masih akan ada peluang untuk memodifikasi anggota pimpinan tersebut, misalnya, dengan menambah anggota perempuan atau melalui majelis-majelis yang dimiliki organisasi.
"Proses itu bisa dilakukan secara dialogis, tetapi memang keputusan yang diambil sangat tergantung dari kesepakatan 13 anggota pimpinan," katanya.
Secara garis besar, kata Haedar, seluruh anggota pimpinan pusat harus memiliki semangat untuk menjalankan tugas tersebut sebagai amanat agama sehingga perlu dikerjakan dengan ikhlas dan penuh komitmen.
Salah satu komitmennya adalah menjaga nilai-nilai Muhammadiyah dalam menjalankan dakwah dan tajdid serta menghindari terlibat langsung dengan politik praktis tetapi tetap berperan dalam politik kebangsaan.
Sementara itu, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Chamamah Soeratno menyatakan perempuan tidak boleh berdiam diri dalam menerima nasibnya.
"Era sekarang adalah era kemajuan. Perempuan harus memiliki pandangan yang maju, cerdas dan kritis. Perempuan harus berani menyuarakan nasibnya. Perkara nanti hasilnya seperti apa, akan diserahkan sesuai situasi dan kondisi yang ada," katanya.
Menurut dia, tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyuaraan hak perempuan adalah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat tentang peran penting perempuan di dalam pemberdayaan masyarakat.
"Jika diberi kesempatan, perempuan itu sebenarnya bisa. Untuk menduduki sebuah jabatan, tidak boleh pandang jenis kelamin tetapi melihat kapabilitas seseorang," katanya.
Chamamah menegaskan, kesadaran gender adalah parameter untuk menentukan apakah seseorang memiliki pikiran yang tajam, cerdas, dan kritis.
Tak bulat
Sementara itu, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) 2008-2010 Deni Wahyudi Kurniawan tidak diterima secara bulat oleh muktamirin Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Bantul, Senin.
Dalam sidang tersebut Ketua Umum PP IRM yang pada 2010 berubah namanya menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Deni membacakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kinerja selama periode kepengurusan 2008-2010.
Dari 27 Pimpinan Wilayah (PW) IPM, hanya 11 wilayah yang secara tegas menerima laporan LPJ itu, lima wilayah tidak dapat menerima, sedangkan 11 wilayah lainnya tidak secara tegas menolak atau menerima LPJ.
"Kami tidak mempermasalahkan LPJ yang tidak secara bulat menerima, karena kami telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas, dan kami mengakui memang masih banyak kekurangannya," kata Deni.
Menurut dia, selama ini tidak mudah bagi dirinya untuk bertatap langsung dengan pengurus-pengurus wilayah mengingat kegiatan semacam itu tentunya membutuhkan dana yang besar.
"Harapan kami pengurus PP IPM setelah saya ini bisa lebih baik lagi, terutama dalam usaha kembali menghidupkan program-program di jajaran pengurus wilayah dan pengurus daerah," katanya.
Ia mengatakan IPM sampai kini sudah mempunyai 32 pengurus wilayah dan 480 pengurus daerah. "Sampai saat ini masih ada 30 persen pengurus daerah yang tingkat keaktifannya masih dirasakan kurang. Umumnya memang mereka berada di wilayah Indonesia yang masyarakat muslimnya umumnya minoritas dan bukan basis Muhammadiyah," katanya.
Ia merasa bersyukur setidaknya IPM saat ini sudah berada pada rel yang benar, yakni sebagai organisasi yang benar-benar merupakan wadah kegiatan para pelajar.
"Aktivis IPM memang benar-benar pelajar dengan kisaran usia 17-23 tahun. Bahkan di beberapa pengurus wilayah, ketuanya masih pelajar SMA. Lain dengan organiasi kepelajaran lainnya, mereka kadang ketuanya masih ada yang beumur sampai 35 tahun," katanya.
Ketua Pimpinan Wilayah IPM Jawa Timur Afif Afandi mengatakan umumnya mereka yang menolak LPJ berasal dari pengurus-pengurus wilayah IPM di Indonesia bagian timur. "Mereka rupanya merasa masih dianaktirikan sebab selama ini merasa tidak disapa atau banyak dilibatkan," katanya.
Ia mengatakan, pengurus Pimpinan Wilayah IPM dari Indonesia bagian timur ini merasa bahwa selama ini belum terjalin komunikasi yang maksimal antara pengurus di pusat dan di wilayah.
"Mereka menilai program pengkaderan yang dikoordinasikan pimpinan pusat masih belum berjalan maksimal dan hanya bersifat kualitatif, karena memang tampaknya selama ini belum ada tolak ukur baku sampai sejauh mana bahwa program pengkaderan ini bisa dikatakan sukses," katanya.
Afif mengatakan, umumnya seluruh pengurus wilayah memuji usaha yang dilakukan pengurus pusat IPM 2008-2010 dalam bidang administrasi organisasi, yang tentunya ke depan masih harus diperbaiki lagi.
"Segala kritik yang disampaikan pengurus-pengurus wilayah ini tentunya juga sebagai masukan untuk ketua umum dan formatur PP IPM masa bakti 2010-2012 yang akan dipilih melalui muktamar ini," katanya.
Prangko Muhammadiyah
Prangko seri Muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad Muhammadiyah yang diluncurkan bertepatan dengan pembukaan muktamar pada 3 Juli 2010 di Yogyakarta, banyak diminati masyarakat khususnya warga ormas Islam ini.
"Prangko seri ini mulai dijual di arena muktamar, dan banyak pembelinya," kata Kepala Kantor Pos Besar Yogyakarta Arifin Muchlis, di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, biasanya prangko seri khusus semacam ini banyak diburu para kolektor atau filatelis.
Ia mengatakan prangko seri peringatan ini diterbitkan dalam jumlah terbatas, hanya 500.000 set dengan nilai nominal Rp1.500.
PT Pos juga menerbitkan Sampul Hari Pertama yang ditempeli prangko dan dibubuhi cap khusus `hari pertama`, sebanyak 5000 set dengan nilai nominal Rp6.500. Selain itu juga diterbitkan `mini sheet` berisi enam keping prangko seharga Rp9.000.
"Pada 2010 sebenarnya PT Pos tidak merencanakan menerbitkan prangko seri khusus. Berhubung ada permintaan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, maka PT Pos membantu menerbitkan prangko seri khusus ini," kata Arifin.
Prangko seri ini diterbitkan dengan tiga desain, Masjid Kauman Yogyakarta, foto diri KH Ahmad Dahlan, serta Muhammadiyah dan pendidikan. "Direktur Utama PT Pos turun tangan langsung dalam proses desain prangko seri ini," katanya.
Ia mengatakan penerbitan prangko seri khusus ini merupakan salah satu bentuk apresiasi PT Pos terhadap momentum spesial yaitu Satu Abad Muhammadiyah.
Arifin mengatakan prangko seri ini akan dijual sampai 31 Desember 2013, dan masa berlakunya hingga 31 Desember 2015.
"Ini adalah untuk kedua kalinya Muhammadiyah dijadikan tema prangko. Sebelumnya prangko tema Muhammadiyah pernah diterbitkan pada masa penjajahan Belanda pada 22 September 1941," katanya.
Menurut dia KH Ahmad Dahlan juga pernah ditampilkan bersama 20 pahlawan nasional lain dalam prangko seri khusus "Pahlawan" yang terbit pada 17 Agustus 1961, 5 Oktober 1962, dan 10 November 1962.
E013*V001*PSO-158*/M008
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
