"Saat ini sistem pemerintahan presidensial, sementara sistem kepartaiannya multipartai, cukup sulit untuk mendapatkan pemerintahan yang efektif. Pembentukan konfederasi partai politik untuk menyederhanakan partai politik merupakan ide yang layak untuk didukung," katanya dalam diskusi penyederhanaan partai di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, dengan konfederasi, partai kecil yang selama ini memiliki basis pemilih yang kuat di beberapa daerah tetap akan bisa menempatkan perwakilannya di DPR dan partai politik dalam parlemen juga akan semakin sederhana.
Keadan itu mengurangi perdebatan terkait suara keterwakilan yang hilang akibat dari pengenaan hambatan parliamentary treshold (batas minimal partai politik di DPR).
Ia mengatakan parliamentary treshold pemilu 2009 sebesar 2,5 persen atau minimal 14 orang wakil partai ada di DPR.
Bila satu partai tak mampu menempatkan minimal 14 orangnya di DPR, maka suaranya hilang dan diganti partai yang masuk parliamentary treshold sehingga 20 persen suara terhapus.
"Nanti bila `parliamentary treshold` dinaikkan lagi menjadi lima persen, maka kalau dihitungnya secara linear, kalikan dua saja menjadi 40 persen suara yang hilang. Jadi, hemat saya konfederasi ini akan bisa menjadi jembatan agar suara yang hilang itu semakin kecil," katanya.
Namun, dia mengusulkan konfederasi yang digagas bersifat permanen sehingga akan semakin memperkuat sistem presidensial. Contohnya, konfederasi partai politik Barisan Nasional dengan partai terbesarnya UMNO di Malaysia. (*)
M041/R010/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
