"Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah diharapkan dapat menjalin hubungan dengan semua komponen bangsa, dan pemerintah. Jika ada kesan hubungannya kurang harmonis, wajib `dipulihkan` oleh pimpinan pusat," kata Sayuti mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah, di Yogyakarta, Rabu.
Angkatan Muda Muhammadiyah juga meminta agar PP terpilih segera menerapkan sistem dua kamar dalam pengelolaan majelis dan lembaga di organisasi ini.
Menurut dia, sudah saatnya Muhammadiyah merekrut tenaga profesional (selain pimpinan) yang siap bekerja untuk mengelola dan menyukseskan program majelis dan lembaga.
Mereka juga usul agar selama masa kepengurusan periode 2010-2015, PPmelaksanakan model permusyawaratan dari bawah yang diawali oleh majelis ranting (musyawarah ranting), dan diakhiri muktamar.
Sayuti menilai permusyawaratan dari atas yang selama ini diterapkan dengan mendahulukan muktamar, gagal merespon persoalan riil yang berkembang di level bawah.
Selain mendorong profesionalisme, ia juga menyebutkan perlu adarevitalisasi peran penasihat Muhammadiyah agar mampu menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja PP.
Ia menilai penasihat Muhammadiyah harus dilengkapi dengan tugas dan wewenang yang jelas dan memadai untuk menjamin kinerja PP.
Pihaknya merekomendasikan figur senior, profesional, dan independen untuk dapat duduk sebagai dewan penasihat PP Muhammadiyah.
Figur itu antara lain Rosyad Saleh, Syafii Ma`arif, Busro Muqodas, Muchlas Abror, dan Asymuni Abdurrahman.
Lebih progresif
Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah (Jateng) Tafsir memperkirakan persyarikatan ini dalam lima tahun ke depan bisa menghasilkan pemikiran yang lebih progresif, karena dua orang dari 13 anggota terpilih pimpinan pusat (PP) dikenal sebagai sosok berpikiran maju.
Ia ketika dihubungi dari Semarang, Rabu, mengatakan Abdul Mu`ti dan Syafiq Mughni yang masuk dalam 13 anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah selama ini dikenal sebagai tokoh berpikiran progresif, sehingga kiprahnya nanti akan mewarnai gerak organisasi ini.
"Sebagian besar dari 13 anggota PP Muhammadiyah memang wajah lama, namun karakter Muhammadiyah lima tahun mendatang akan lebih progresif dalam pemikiran dan gerakan pembaruan," kata Tafsir yang juga dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
Menurut dia, memang ada sosok yang terpilih karena rajin turun ke bawah membina umat di akar rumput, bukan karena yang bersangkutan memiliki kelebihan intelektual.
Sebanyak 13 orang yang terpilih menjadi anggota PP dalam Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta ini memang belum ideal. "Namun, keliru apabila menilai pengurus periode 2010-2015 itu tidak akan melahirkan pemikiran dan gerakan pembaruan pada masa mendatang," katanya.
Ia menyebutkan tokoh-tokoh berpikiran progresif, seperti Abdul Munir Mulkhan dan Amien Abdullah, dalam muktamar juga masih memperoleh dukungan dan masuk 39 calon terpilih meski kandas dalam pemilihan 13 anggota PP Muhammadiyah.
Oleh karena itu, kata dia, terpilihnya kembali Din Syamsudin menjadi Ketua Umum Muhammadiyah periode 2010-2015 tidak bisa ditafsirkan sebagai tetap bersemayamnya konservatisme di persyarikatan ini sebab sejumlah tokoh berpikiran progresif terpilih menjadi anggota PP Muhammadiyah.
Ia mengatakan Din kembali terpilih karena dia dinilai sukses membawa Muhammadiyah dalam kancah pergaulan internasional sehingga persyarikatan ini bisa memainkan peran sosial yang lebih luas.
Selain itu, kata dia, sikap kritis Din terhadap pemerintah selama ini juga justru semakin menunjukkan kemandirian ormas ini.
Tafsir memperkirakan sikap kritis Din Syamsudin terhadap kekuasaan pada masa mendatang agak melunak sebab Din menyegani salah satu anggota dalam PP itu, yakni Abdul Malik Fadjar.
"Din Syamsudin tetap akan kritis terhadap pemerintah, namun tidak akan segalak dulu. Keberadaan Malik Fadjar akan menjadi rem bagi Din," katanya.
Pembinaan tahanan
Sementara itu, persyarikatan perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dukungan dan bantuan untuk pembinaan terhadap warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan atau tahanan.
"Orang-orang yang hidup sebagai tahanan di penjara seharusnya jangan dipandang sebagai sampah masyarakat, tetapi mereka adalah manusia biasa yang mengalami persoalan, sehingga yang mereka butuhkan adalah keteladanan dan akidah yang baik," kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama itu pada Muktamar ke-46 Aisyiyah di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, salah satu cara yang dapat dilakukan agar para tahanan tersebut menjadi manusia yang lebih baik saat keluar dari tahanan adalah melalui pembinaan agama secara merata.
Saat ini, jumlah total tahanan yang mendekam di penjara baik lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan adalah sekitar 135 ribu orang, 95 persen di antaranya adalah muslim dan 40 persen di antaranya tersangkut kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.
Ia mengatakan melalui nota kesepahaman bersama tersebut, Aisyiyah dapat membuat sebuah program kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait pembinaan moral dan akhlak di penjara.
"Para tahanan adalah orang-orang yang rentan, emosinya tidak stabil sehingga mereka sangat membutuhkan pembinaan. Muhammadiyah dan Aisyiyah bisa menggarap hal ini agar orang-orang di lembaga pemasyarakatan tersebut bisa menjadi orang yang lebih baik saat keluar," katanya.
Selain mengajak Aisyiyah untuk memberikan pembinaan moral kepada tahana, lanjut dia, pihak Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan berbagai upaya agar tahanan tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik di dalam atau saat nanti keluar dari penjara.
Salah satunya adalah memberi kesempatan kepada tahanan-tahanan yang memenuhi syarat tertentu untuk bisa bekerja dan upah yang mereka peroleh dibayarkan secara utuh.
"Kami bahkan sudah membuatkan buku tabungan kepada tahanan itu, agar setelah mereka keluar, mereka memiliki modal untuk berusaha," katanya yang juga telah memberikan jaminan sosial kesehatan untuk tahanan.
Untuk mengatasi semakin sesaknya penjara-penjara yang ada di Indonesia, lanjut dia, saat ini Kementerian Hukum dan HAM juga tengah membangung sebanyak 31 lembaga pemasyarakatan yang baru.
"Saya ingin membuat sejarah, bahwa sesungguhnya mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan bukan sampah masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah periode 2005-2010 Siti Chamamah menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah untuk memberikan pembinaan kepada tahanan, karena selama ini penjara terkesan menjadi "sekolah" bagi tahanan. (E001*A030*E013/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
