"Terobosan dan berbagai upaya lain juga dilakukan kepada pemerintah pusat agar dana alokasi khusus (DAK) 2011 bisa terealisasi lebih besar," kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi Biro Humas Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar Selasa.
Ia mengatakan, perjuangan tersebut kepada pemerintah pusat dilakukan oleh pimpinan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah ini.
Terhadap kemungkinan memperoleh kontribusi dari Bandara Ngurah Rai masih akan dibahas secara lebih intensif antara eksekutf dan legislatif.
Selain itu melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dengan harapan potensi penerimaan dari Bandara Ngurah Rai dapat direalisasi, ujar Ketut Teneng.
Perjuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan retribusi atau pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari keuntungan bandara Ngurah Rai hingga kini belum membuahkan hasil.
Padahal fasilitas jalan, air dan penataan lingkungan Bandara Ngurah Rai dibangun oleh pemerintah Provinsi Bali. Perjuangan untuk meningkatkan PAD dari Bandara Ngurah Rai dilakukan secara terus menerus sejak bergulirnya otonomi daerah tahun 2001.
Meskipun demikian, Bali hanya pernah sekali mendapat bantuan dari Perum Angkasa Pura Ngurah Rai sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2007.
Namun bantuan tersebut hingga kini tidak berlanjut, padahal perjuangan dan pendekatan dari berbagai komponen termasuk DPRD Bali terus dilakukan.
Bandara Ngurah Rai, Bali setiap tahunnya menerima kedatangan wisatawan mancanegara langsung dari negaranya lebih dari dua juta orang. Penerbangan demestik juga melayani lebih dari dua juta orang setiap tahunnya.
Jika diizinkan memungut retribusi Rp10.000 per penumpang, maka Bali bisa memperoleh tambahan PAD yang cukup besar nilainya dari Bandara Ngurah Rai.
Untuk itu perjuangan dan pendekatan kepada pengelola Bandara Ngurah Rai, maupun pemerintah pusat masih akan terus dilakukan, ujar Ketut Teneng.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
