Cak Imin-Koalisi pemerhati lingkungan dorong pembanguan rendah karbon

Cak Imin-Koalisi pemerhati lingkungan dorong pembanguan rendah karbon

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. ANTARA/HO-Dokumentasi Muhaimin Iskandar

Jakarta (ANTARA) -
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama Koalisi pemerhati lingkungan mendorong kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
 
"Pembangunan yang kita lakukan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, Namun, kemampuan sumber daya alam kita terus menurun. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup,” kata dia di Jakarta, Kamis.
 
Koalisi pemerhati Lingkungan, Infidd, Prakasa, Open Parliment Indonesia, Radesa Institute dan beberapa lembaga lainnya, mengadakan webinar tentang "Green Economy mendorong kebijakan
pembangunan rendah karbon di Indonesia."
 
"Indonesia saat ini berada di jalur pembangunan yang sulit untuk dipertahankan," kata Cak Imin di acara tersebut.
 
Menurut dia, eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus, penerapan pembangunan yang tinggi karbon, penggunaan energi dan yang berbahan fosil dan tidak efisien, telah berdampak pada kualitas lingkungan.
 
"Selain itu, model pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif telah menyebabkan terus bencana ekologis dan hidrometeorologi yang semakin sering terjadi," ucap dia.

Baca juga: Kepala Bappenas: Ekonomi hijau jadi tujuan utama transformasi ekonomi

Baca juga: Sri Mulyani sebut pemulihan harus berlandaskan ekonomi hijau
 
Pendekatan pembangunan yang ditempuh selama ini dapat menurutnya dapat dinilai tidak berkelanjutan dan berpotensi membatasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan dan memberantas kemiskinan.
 
Sementara, lanjutnya upaya untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju dan lestari membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengusaha, swasta, politisi, penentu kebijakan, kepala daerah dan kelompok sipil.
 
"Saat ini, kita perlu komitmen dan upaya masif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta menurunkan emisi karbon secara bersamaan, terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan 2,7 juta penduduk di Indonesia kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan tingkat pengangguran," ucap-nya.
 
Untuk itu, ekonomi hijau dapat lebih berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pandemi telah membawa perubahan salah satunya tren green recovery.
 
Dimana, paket ekonomi yang dilakukan adalah menempuh langkah pemulihan hijau, yang memprioritaskan model pembangunan berkelanjutan. Yaitu, paradigma pembangunan yang menjadikan pertumbuhan ekonomi, keterjagaan lingkungan dan ketahanan sosial sebagai satu tarikan nafas pelaksanaan pembangunan.
 
Saat ini disadari model pembangunan yang estrakstif dan tinggi karbon telah menyebabkan terjadinya bencana ekologis dan hidro-meteorologi dimana mana.
 
Selain itu, pertumbuhan ekonomi malah menyebabkan krisis pembiayaan dan naiknya anggaran kesehatan dan bencana karena polusi, kebakaran hutan, serta penggunaan mode transportasi yang tidak ramah lingkungan.
 
"Saatnya kita menggunakan pembangunan rendah karbon. Kita percaya Ekonomi Hijau akan dapat mendorong 24 juta lapangan pekerjaan baru," katanya.
 
Kemudian, penggunaan teknologi terbarukan akan menciptakan peluang ribuan pekerjaan baru. Bahkan, mengutip hasil kajian BAPENAS, pengembangan energi baru akan menciptakan 103 ribu pekerjaan setip tahunnya.
 
"Inilah masa depan kita, masa depan pembangunan Indonesia. Saatnya kita memberikan apresiasi dan dukungan yang besar terhadap upaya mendorong regulasi pembangunan yang ramah lingkungan," ujarnya.
 
Webinar yang dipandu oleh Bolly Ariez dari Radesa Institute ini menghadirkan Dr Kastorius Sinaga (Kemendagri) Dr Joko Tri Haryanto (Kemenkeu) Dr Mahawwn Karuniasa (Akademisi UI) dan Binny Buchari (Prakarsa).

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR dorong Indonesia jadi pusat produsen halal dunia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar