Ari Dwipayana: Perguruan tinggi harus keluar dari birokratisasi kampus

Ari Dwipayana: Perguruan tinggi harus keluar dari birokratisasi kampus

Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Dr. A.AGN Ari Dwipayana dalam kegiatan Rapat Kerja Penyempurnaan RIP, Renstra, dan Renop STAHN Mpu Kuturan Singaraja di Ubud Gianyar (29 April-1 Mei 2021). ANTARA/HO-Humas STAHN Mpu Kuturan/2021.

Perguruan tinggi tidak bisa menghindar dari perubahan
Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Dr. A.AGN Ari Dwipayana menegaskan perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTAHN) harus mampu keluar dari birokratisasi kampus, karena era disrupsi yang berkembang saat ini.

"Debirokratisasi kampus penting untuk merespon disrupsi," kata Ari Dwipayana dalam kegiatan Rapat Kerja Penyempurnaan RIP, Renstra, dan Renop STAHN Mpu Kuturan Singaraja di Ubud Gianyar (29 April-1 Mei 2021), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima dari STAHN Mpu Kuturan di Singaraja, Jumat.

Ari Dwipayana yang juga tokoh Puri Kauhan Ubud itu menyampaikan perubahan yang sangat cepat terkait teknologi, seperti Cyber Physical, Internet of Things, dan Bio-technology, diperlukan strategi dalam merespons perkembangan ini.

"Perguruan tinggi tidak bisa menghindar dari perubahan dan harus menyesuaikannya dengan berbagai strategi. Civitas akademika, khususnya pimpinan STAH Mpu Kuturan, harus mampu menghadapi perubahan itu dengan tiga hal yakni transformasi organisasi, mendorong active learning dan membangun ekosistem baru," katanya.

Active learning menjadi keharusan karena ke depan akan banyak skill yang ditinggalkan dan muncul skill baru yang akan dicari. Bahkan akan berkembang hybrid jobs yang memerlukan hybrid skills.

Baca juga: Ari Dwipayana: Perkuat arus tengah dalam masyarakat multikultur

Baca juga: Stafsus Presiden sebut strategi trisula untuk atasi COVID-19


Dosen Fisipol UGM dan Sekjen Kagama ini mengatakan kampus perlu melakukan strategi transformasi organisasi dengan menghilangkan birokratisasi dan kompartemenisasi kampus.

"Kampus jangan disibukkan dengan urusan administratif dan SPJ. Debirokratisasi kampus harus dilakukan secara besar-besaran," katanya dalam rapat kerja yang dibuka oleh PR III mewakili Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja dan juga menghadirkan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI itu.

Selain itu, kata Ari Dwipayana, perguruan tinggi agama Hindu Negeri harus mengadopsi semangat merdeka belajar dan kampus merdeka. Saat ini, konsep ini diterapkan di lingkungan perguruan tinggi umum di bawah Kemendikbud. Ia berharap perguruan tinggi di bawah Kemenag juga bisa menerapkan konsep ini.

Ari Dwipayana mengatakan pentingnya kampus sebagai menara air yang tidak bisa mengisolasi diri dari masalah dalam masyarakat. Kampus bukan lagi menara gading, karena masyarakat kini mengalami krisis peradaban seperti kekerasan sosial, intoleransi, politik identitas, kemiskinan, kesenjangan, kelaparan, kebodohan, illiteracy dan krisis lingkungan.

"Nah, STAHN Mpu Kuturan dituntut peran dan kontribusinya terhadap masalah-masalah dalam masyarakat," kata tokoh muda Hindu Nusantara ini dalam Rapat kerja Civitas akademika STAH Mpu Kuturan Singaraja yang dihadiri kurang lebih 60 orang peserta itu.

Baca juga: Stafsus Presiden: Situs Liyangan laboratorium peradaban masa lalu

Baca juga: Keluarga adalah penjaga terdepan budaya dan manuskrip kuno Nusantara


 

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/Made Adnyana
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

225 ribu penyandang disabilitas akan terima vaksin Sinopharm

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar