Artikel

Waspadai pemudik dini yang bisa picu lonjakan COVID-19

Oleh Budhi Santoso

Waspadai pemudik dini yang bisa picu lonjakan COVID-19

Tim gabungan terdiri atas Polres Pekalongan Kota, Kodim 0710/Pekalongan, dan instansi pemerintah daerah setempat melakukan operasi yustisi dengan sasaran kendaraan dari luar daerah di exit tol Setono, Jumat (30/4/2021), untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA/Kutnadi/am.

Jakarta (ANTARA) - Semua pakar epidemologi mengingatkan relasi antara mobilitas penduduk dan peningkatan penularan COVID-19. Bahkan Satgas COVID-19 juga mengakui dalam beberapa kali peningkatan mobilitas akibat liburan dan hari raya telah menyebabkan lonjakan penularan SARS-CoV-2.

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo bahkan mengingatkan selain angka kasus aktif setelah liburan, selalu terjadi peningkatan Bed Occupancy Rate (BOR) di setiap rumah sakit dan angka kematian tenaga medis dan dokter serta perawat.

Oleh karena itu langkah Pemerintah untuk menekan lonjakan sudah sangat tepat dengan melarang mudik lebaran tahun ini karena berdasarkan pengalaman sebelumnya walaupun sudah ada pelarangan ternyata angka mudik berdasarkan data Kementerian Perhubungan dari angkutan umum saja tercatat 297.453 orang.

Angka itu memang baru tercatat dari angkutan umum, namun bisa mewakili sebuah analisa karena untuk mencatat jumlah pemudik dengan angkutan pribadi belum ada instrumen yang menjadi rujukan. Ada angka kendaraan yang melintas di tol, namun tidak bisa memberikan identifikasi secara jelas mana kendaraan pribadi dan angkutan umum dari data tersebut.

Dengan mobilitas penumpang umum yang tercatat sekitar 300 ribu pada tahun lalu sudah cukup memicu peningkatan kasus harian sekitar 70-90 persen, dua pekan setelah libur lebaran usai. Saat itu sempat membuat rumah sakit kewalahan menyediakan ruang perawatan dan karantina.

Untuk menganalisa perkiraan peningkatan kasus tahun ini, angka 300 ribu pemudik pada angkutan umum tahun lalu bisa menjadi rujukan, jika angka itu terlampaui maka semua pihak harus bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang lebih besar lagi.

Mengapa prediksinya tetap ada lonjakan? Beberapa yang mendasari analisa itu adalah sikap masyarakat yang belum banyak berubah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pejabat publik dan pengamat di sejumlah daerah bahkan menilai mulai kendor penerapan protokol kesehatan karena pertama terbuai oleh program vaksinasi dan kedua banyak yang mulai lelah menerapkan protokol kesehatan khususnya memakai masker dan menjaga jarak.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga sependapat, pola masyarakat dalam menghadapi pandemi ini belum berubah dan sebagian justru tidak peduli dan abai dengan protokol kesehatan menjelang musim mudik tahun ini.

Faktor lainnya adalah apakah pemerintah daerah benar-benar sudah menyiapkan sumber daya untuk melakukan 3T (testing, tracing dan treatment) untuk para pemudik. Bisa jadi puluhan daerah memang terlihat sudah siap tapi ratusan lainnya apakah sudah sungguh-sungguh menyiapkan hal itu.

Libur mudik lebaran akan berbeda dengan libur lainnya, karena budaya silaturahim atau mengunjungi kerabat melekat pada mudik Lebaran, artinya akan banyak kumpul-kumpul dalam skala mikro yang memungkinkan terjadinya penularan virus itu. Apalagi kumpul dalam keluarga akan mempunyai risiko penularan 10 kali lebih tinggi dibanding kluster lainnya.

Baca juga: Pelayaran Malaysia-Batam dibatasi selama larangan mudik Lebaran 2021

Pemudik dini

Masih menjadi tanda tanya apakah angka 300 ribu pemudik angkutan umum terlampaui tahun ini. Namun, dari fenomena yang terjadi saat ini, dalam sepekan terakhir ratusan ribu pemudik dini sudah bergerak ke kampung halaman. Dan untuk keperluan analisa seharusnya hitungan jumlah pemudik angkutan umum tahun ini sudah mulai dicatat sebelum larangan mudik diberlakukan, tidak seperti biasanya yang perhitungan mulai pada H-7 sampai H+7 saja.

Sejumlah terminal angkutan umum di daerah sudah mencatat lonjakan penumpang sebelum larangan mudik diberlakukan, salah satunya di Terminal Rajabasa Bandarlampung yang mencatat kedatangan penumpang dengan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) naik 498 persen dari pertama puasa Ramadhan hingga Selasa (27/4) dibandingkan tahun lalu.

Tahun lalu selama 14 hari pertama Ramadhan tercatat hanya 854 orang dan tahun ini naik fantastis yaitu tercatat 5.030 orang, artinya mobilitas sudah terjadi sebelum larangan mudik diberlakukan. Angka ini harusnya menjadi peringatan bagi daerah lain untuk mulai mencatat kenaikan mobilitas ini sehingga bisa dasar bagi penyiapan aparat pemantauan di daerah.

Salah satu daerah yang sudah merasakan dampak pemudik dini adalah warga Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Satu keluarga pemudik dini dari Jakarta yang tiba di desa itu menggelar pengajian manaqib dengan mengundang warga lainnya. Diduga pemudik itu sudah terinfeksi COVID-19 sehingga menularkan virus kepada 39 warga yang ikut acara itu.

Ketua GTPP COVID-19 Pati Haryanto mengatakan setelah ada informasi soal acara keagamaan yang diselenggarakan pemudik dini asal Jakarta, pihaknya langsung melakukan uji usap kepada semua warga yang hadir dan hasilnya ada 37 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian ditelusuri lebih lanjut kontak eratnya dan ditemukan lagi dua yang positif.

Kesigapan tim satgas seperti itu patut dicontoh untuk mengawasi para pemudik dini, lebih baik dilakukan karantina bagi pemudik dini sehingga kalaupun ada yang terinfeksi dari mereka tidak menularkan kepada yang lain.

Baca juga: KAI Palembang tidak jual tiket KA jarak jauh mulai 6-17 Mei 2021

Peran RT RW

Peran RT dan RW sangat strategis karena berada di garis depan untuk mengawasi pemudik dini yang tahun ini diperkirakan akan lebih banyak karena Pemerintah telah membatasi angkutan umum di semua terminal saat larangan mudik berlaku mulai 6 sampai 17 Mei 2021.

Sejumlah daerah juga mulai mewaspadai kedatangan pemudik dini seperti Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang meminta setiap RT dan RW mendata pemudik dini. Pemudik yang memiliki gejala terinfeksi segera lakukan tes cepat antigen dan jika positif COVID-19 maka akan diisolasi di Gedung Diklat Jalan Merbabu Kota Pekalongan.

Kecepatan untuk menyisir pemudik yang dicurigai terpapar, lalu dilakukan tes antigen dan segera dilakukan karantina jika ditemukan yang positif akan sangat menentukan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di daerah tujuan mudik.

Epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane menilai pemerintah tidak menggunakan pengalaman dan data mengenai larangan mudik tahun lalu dalam membuat kebijakan mudik tahun ini sehingga diperkirakan angka lonjakan kasus COVID-19 tetap akan terjadi setelah libur Lebaran, seperti yang terjadi tahun lalu.

Untuk antisipasi, mudik tahun ini harus disertai langkah 3T yang lebih meluas sehingga bisa mendeteksi secara dini mereka yang positif dan melacak kontak eratnya agar mencegah penyebaran lebih luas.

Sayangnya peralatan deteksi tes cepat dan tes antigen yang ada di daerah dipastikan tidak akan mampu menyebar secara merata di pos-pos pemeriksaan, namun paling tidak angka testing selama musim liburan harus bisa meningkat dua kali lipat di semua daerah khususnya kantong-kantong wilayah mudik.

Beberapa daerah berani menggratiskan tes antigen bagi pemudik, namun diragukan apakah mampu menjaring keseluruhan pemudik yang positif COVID-19, apalagi mereka yang tanpa gejala.

Sejumlah desa memang sudah mulai menyiapkan rumah-rumah karantina bagi pemudik, tapi secara statistik belum bisa didata berapa desa yang sudah siap dan dengan kapasitas berapa sehingga secara nasional akan tercatat dan menjadi salah satu instrumen untuk memperkirakan peta sebaran virus akibat mudik.

Baca juga: Bus kecil dominasi lalu lintas di GT Palimanan Cirebon

Aglomerasi

Angka mudik tahun ini juga diperkirakan naik akibat fenomena mudik lokal apalagi ada pengecualian larangan mudik khusus transportasi darat untuk wilayah aglomerasi. Tahun ini pemerintah menetapkan delapan wilayah aglomerasi yang dikecualikan dari larangan mudik lebaran Idul fitri 2021 pada 6 Mei -17 Mei 2021.

Delapan wilayah itu adalah Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro), Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi, Jogja Raya, Solo Raya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila), dan terakhir wilayah Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros.

Jabodetabek menjadi wilayah yang berpotensi meningkat tajam terjadinya mobilitas warga, apalagi ada larangan mudik yang menyebabkan pilihan warga hanya bersilaturahim dengan kerabat pada wilayah aglomerasi. Jika tahun lalu diperkirakan ada satu juta warga Jabodetabek yang keluar wilayah itu untuk mudik, maka diperkirakan sejumlah itu yang berpotensi melakukan mudik lokal.

Selain itu sejumlah tempat wisata di Jabodetabek akan menjadi sasaran tujuan libur lebaran sehingga perlu ada kesiapan untuk mengawasi protokol kesehatan selain memantau kapasitas setiap obyek wisata agar jumlah pengunjung bisa dibatasi.

Pergerakan pemudik di wilayah aglomerasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah setempat karena laju sebaran virus corona akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan mobilitas warga, tidak peduli apakah mobilitas itu dari aktifitas mudik lokal atau mudik antarprovinsi.

Sejumlah daerah yang merasa terjadi peningkatan angka positif COVID-19 tampaknya sudah sadar untuk menekan angka mudik lokal karena sangat berpengaruh pada peningkatan angka positif.

Seperti Pemerintah Provinsi Kepri yang sebelumnya memperbolehkan mudik lokal antarpulau di daerah itu, namun kebijakan kemungkinan akan dibatalkan menyusul terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku akan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut bersama Satgas COVID-19 dan pihak terkait lainnya.

Selain Kepri, ada beberapa daerah lainnya yang jadi perhatian khusus Presiden Jokowi akibat naikknya kasus COVID-19, seperti Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Riau, Bengkulu.

Imbauan untuk menahan diri dari mudik terus disosialisasikan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, tidak lain untuk menekan mobilitas warga agar tidak ada lonjakan signifikan setelah libur lebaran seperti tahun lalu.

Puncak kasus harian COVID-19 di Indonesia terjadi pada 30 Januari 2021 dengan titik puncak pada angka 14.518 kasus, semoga puncak itu tidak akan terlewati lagi dan masyarakat sadar dengan menahan diri untuk mudik.

Masih ada cara lain untuk bersilaturahim lebaran yaitu dengan silaturahim virtual menggunakan ponsel pintar untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 baik selama perjalanan maupun setelah sampai di kampong halaman.

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan secara virtual untuk silaturahim lebaran dari pada berusaha pulang kampung untuk bertatap muka secara langsung.

Ini semuanya untuk kepentingan bersama. Semuanya harus bisa menjaga diri, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan bangsa.*



Baca juga: Bupati: Warga yang nekat mudik ke Banyumas bakal dikarantina

Oleh Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Jatim antisipasi pemudik Idul Adha cegah lonjakan COVID-19 

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar