Jenderal Shwe mendapat upacara penyambutan penuh di istana kepresidenan, meskipun tradisi kawal kehormatan ditiadakan karena hujan memaksa upacara di dalam ruangan.
Than Shwe (77 tahun) bertemu dengan Menteri Luar Negeri India, S.M. Krishna setelah upacara penyambutan, dan dijadwalkan akan melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri (PM) Manmohan Singh pada Selasa malam.
Pemimpin junta Myanmar, yang mengawasi penindasan tanpa henti terhadap protes-protes pro-demokrasi yang dipimpin para biksu di Myanmar pada 2007, kemudian meletakkan karangan bunga di musoleum bagi pahlaman kemerdekaan India dan ikon anti-kekerasan Mahatma Gandhi.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengecam keputusan India untuk memberikan legitimasi kunjungan kenegaraan penuh Than Shwe, yang dipandang pariah oleh negara-negara Barat yang menargetkan rezimnya dengan sanksi-sanksi.
Setelah mendukung setia ikon demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, India mulai mendekati junta pada pertengahn tahun 1990-an pada saat prioritas keamanan, energi dan strateginya mulai mengesampingkan kekhawatiran demokrasi dan HAM.
Selain memerlukan bantuan rezim militer untuk menghadapi separatis etnis yang beroperasi di sepanjang perbatasan bersama mereka, India melirik ladang minyak dan gas di Myanmar, yang dulunya Burma, dan takut ketinggalan dengan China dalam persaingan pengaruh strategi di Asia.
China adalah sekutu penting junta dan mitra perdagangan, serta investor yang menggebu di negara itu terutama di sektor sumberdaya alam.
Pada November produser minyak terkemukanya mulai melakukan pembangunan saluran pipa menyeberangi Myanmar.
"India menggadaikan suaranya mengenai masalah politik dan HAM di Burma," kata Elaine Pearson, direktur Asia pengamat HAM internasional, Human Rights Watch (HRW) yang bermarkas di New York.
"Singh harus membuat titik untuk suara publik yang pada prinsipnya mengritiki kecurangan undang-undang pemilu Burma dan pembatasan pada kebebasan dasar di Myanmar," kata Pearson.
Kunjungan Than Shwe memicu aksi-aksi protes dari kalangan pro-demokrasi Myanmar di New Delhi, Senin, yang meneriakkan slogan dan membawa poster yang bertuliskan pemimpin "pembunuh rakyat tidak bersalah" dan diktator militer.
(Uu.H-AK/A023/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
