Tokyo (ANTARA News/AFP) - Jepang akan menangguhkan dikeluarkannya laporan resmi pertahanan tahunan untuk menghindari kemarahan Korea Selatan karena perselisihan wilayah, menjelang ulang tahun ke-100 aneksasi Jepang atas Korea, demikian laporan-laporan, Rabu.

Keputusan yang mencerminkan keinginan Tokyo itu untuk menghindari tindakan yang dapat memicu protes Korea Selatan menjelang ulang tahun aneksasi Semenanjung Korea oleh Jepang pada 29 Agustus, kata Kyodo News.

Laporan resmi tahunan itu, yang direncanakan akan dikeluarkan Jumat, secara rutin mencakup bagian yang menyatakan Jepang dan Korea Selatan memiliki perselisihan teritorial yang belum terpecahkan menyangkut pulau-pulau kecil yang disebut Takeshima di Jepang dan Dokdo di Korea Selatan.

Jepang mengatakan kepulauan di Laut Jepang juga dikenal sebagai Laut Timur, yang dikuasai Korea Selatan itu merupakan "bagian yang melekat ke wilayah Jepang", secara rutin membuat marah Seoul, yang juga mengklaim kepulauan itu.

Beberapa pejabat Tokyo menurut laporan itu telah menyampaikan kecemasan bahwa sentimen anti-Jepang mungkin meningkat tahun ini ketika Seoul akan memperingati ulang tahun pencaplokan Korea oleh Jepang pada 1910, yang menimbulkan pendudukan kejam dan berakhir dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshito Sengoku telah memutuskan untuk menangguhkan dikeluarkannya laporan resmi tahunan itu, menurut media besar termasuk Asahi Shimbun yang liberal dan Sankei Shimbun yang konservatif,

Pemerintah Korea Selatan telah meminta Jepang untuk mencoret pelukisan kepulauan yang diperselisihkan itu sebagai milik Jepang dari laporan resmi tahun ini, kata Kyodo, mengutip sumber-sumber yang tak disebutkan namanya.

Tapi Jepang tidak akan menghapus klaimnya atas pulu-pulau kecil itu dari buku putih tersebut, meskipun negara itu menangguhkan publikasinya hingga September, katanya.

Keputusan tersebut bagaimanapun dapat memicu kecaman dari kelompok konservatif Jepang yang akan melihat tindakan seperti itu sebagai diplomasi yang lemah, menurut Kyodo.

Pemerintah Perdana Menteri Naoto Kan telah mempertimbangkan untuk mengeluarkan pernyataan khusus mengenai ulang tahun tersebut, kata Asahi. (S008/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010