Larangan mudik, Doni Monardo: 18,9 juta orang masih nekat

Larangan mudik, Doni Monardo: 18,9 juta orang masih nekat

Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo dalam agenda jumpa pers yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) secara daring, Jumat (19/3/2021). (ANTARA/Andi Firdaus)

Tugas kita adalah mengurangi angka ini sekecil mungkin
Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan sebanyak tujuh persen dari penduduk Indonesia, atau diperkirakan 18,9 juta orang masih nekat ingin mudik ke kampung halaman, usai ditetapkannya larangan mudik.

"Tujuh persen dari 270 juta penduduk kita sangat besar, sekitar 18,9 juta orang. Tugas kita adalah mengurangi angka ini sekecil mungkin," ujar Doni dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Rabu.

Doni meminta seluruh pihak, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan di tingkat desa dan kelurahan agar bekerja keras mengingatkan masyarakat untuk jangan mudik menjelang Idul Fitri.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri tidak mudik, karena jika dibiarkan maka sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang dari luar di kampung halaman.

Baca juga: Kasatgas COVID-19: Keputusan larangan mudik adalah pilihan strategis

Baca juga: Satgas COVID-19: Mudik apapun bentuknya ditiadakan


Terlebih saat terjadi lonjakan kasus COVID-19, Doni mengatakan di tiap-tiap daerah belum tentu memiliki rumah sakit yang memadai untuk perawatan pasien terpapar dan belum tentu ada dokter yang merawat.

"Akibatnya mereka yang terpapar COVID-19 bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian, dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun lalu," ujarnya.

Doni meminta agar bagaimana caranya pemerintahan di tingkat teratas hingga terendah memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap saat setiap jam, setiap menit, dan setiap detik.

"Lebih baik hari ini kita lelah, dianggap cerewet, daripada korban COVID-19 berderet-deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain," kata dia.

Doni menyebut keputusan larangan mudik merupakan keputusan politik negara kepala negara Presiden Joko Widodo, dan diharapkan tidak ada boleh satupun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya.

Baca juga: MUI: Ada potensi kerumunan, utamakan Shalat Idul Fitri di rumah

Baca juga: Wiku: Larangan mudik hindari peningkatan kasus usai bulan Ramadhan

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Satgas COVID-19 Pandeglang tertibkan pedagang saat malam

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar