China desak anggota PBB tak hadiri pertemuan tentang Xinjiang

China desak anggota PBB tak hadiri pertemuan tentang Xinjiang

Sejumlah mahasiswa Xinjiang Islamic Institute (XII) Urumqi, Daerah Otonomi Xinjiang, China, menirukan bacaan ayat Al Quran dari pengajar di kelas Al Quran dan Al Hadis, Kamis (22/4/2021). Kampus XII tersebar di delapan kota di Xinjiang, sedangkan di Urumqi sendiri terdapat 889 mahasiswa jenjang sarjana dan pascasarjana dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

New York (ANTARA) - China mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menghadiri pertemuan yang direncanakan oleh Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris tentang penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.

"Acara ini bermotivasi politik. Kami meminta perwakilan Anda untuk tidak berpartisipasi dalam acara anti China ini," demikian catatan yang dibuat oleh perwakilan China di PBB, seperti dilihat Reuters pada Jumat (7/5).

China menuduh bahwa penyelenggara acara tersebut, yang juga mencakup beberapa negara Eropa lainnya bersama dengan Australia dan Kanada, menggunakan "masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri China seperti Xinjiang, untuk menciptakan perpecahan dan ketidakstabilan serta mengganggu pembangunan China".

"Mereka terobsesi untuk memprovokasi konfrontasi dengan China," demikian isi catatan itu.

Perwakilan China di PBB juga menambahkan bahwa "peristiwa provokatif hanya dapat menyebabkan lebih banyak konfrontasi."

Duta besar AS, Jerman, dan Inggris akan berpidato pada acara yang akan berlangsung virtual Rabu pekan depan (12/5), bersama dengan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth dan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.

Berdasarkan undangan yang disebarkan ke anggota PBB, tujuan dari acara tersebut adalah untuk "membahas bagaimana sistem PBB, negara anggota, dan masyarakat sipil dapat mendukung dan membela hak asasi manusia para anggota komunitas etnis Turki di Xinjiang".

Negara-negara Barat dan kelompok hak asasi menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan dan menyiksa orang Uighur di kamp-kamp, yang oleh AS disebut sebagai genosida. Pada Januari, Washington melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa.

Beijing menyangkal tuduhan tersebut dan menggambarkan kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.

"Beijing telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menggertak para pemerintah agar bungkam tetapi strategi itu telah gagal total, karena semakin banyak pihak dan negara-negara maju menyuarakan kengerian dan kebencian atas kejahatan China terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya," kata direktur Human Rights Watch untuk PBB, Louis Charbonneau.


Sumber: Reuters

Baca juga: Parlemen Selandia Baru sebut pelanggaran hak Uighur terjadi di China

Baca juga: China-Uni Eropa saling balas sanksi terkait isu Xinjiang


 

China buka-bukaan soal Uighur



 

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar