"Birokrasi penyaluran bantuan permodalan yang terlalu panjang dan nomenklatur kelembagaan yang terlalu beragam menyebabkan nilai kredit yang diterima usaha mikro lebih kecil," kata peneliti LP3ES, Kurniawan.
Oleh karena itu, pihaknya menilai perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi dan nomenklatur kelembagaan.
Ia mengatakan, pendekatan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM selama ini lebih terkonsentrasi pada aspek modal.
"Dikhawatirkan dalam jangka waktu panjang akan menciptakan ketergantungan dan tidak produktif," katanya.
Padahal usaha mikro yang mendapat intervensi secara seimbang dari aspek kapasitas produksi, permodalan, dan pemasaran mengalami perkembangan usaha secara signifikan.
Contohnya seperti yang telah dilakukan pada UKM yang memproduksi mainan anak di kelurahan Cibubur, Jakarta Timur, dengan intervensi seimbang UKM tersebut saat ini berkembang dengan omzet lebih dari Rp10 juta/pekan.
Sampai sejauh ini kebijakan permodalan UMKM dari pemerintah meliputi dana bergulir, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga PKBL sebagai program suplemen.
Namun pihaknya mencatat fakta implementasi dari kebijakan itu, dasar aturan yang diterapkan berbeda-beda.
"Selain itu tidak ada sinkronisasi dalam hal model penyaluran, penetapan kriteria koperasi penerima kredit, dan data base koperasi penerima kredit dengan kata lain kebijakan jalan sendiri-sendiri," katanya.
Di samping itu, dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa informasi dana bergulir tidak merata bagi koperasi dan adanya relasi khusus yakni koperasi yang dibentuk dari x-proyek PPMK untuk menerima dana bergulir UPDB DKI Jakarta dengan alasan kehati-hatian dan memudahkan pengawasan pembukuan.
Pihaknya melakukan kajian dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan base line data tentang UMKM dan kualitatif untuk mendapatkan informasi detail yang bersifat kualitatif sehingga dapat dilakukan pemetaan secara komprehensif di masing-masing lokasi.
Kepala Divisi Pengembangan Sosial Ekonomi LP3ES dan Ketua Tim Studi Kajian Kebijakan Publik tentang Usaha Mikro di Jakarta, Mudaris, mengatakan, sejumlah kebijakan pemerintah dari sisi permodalan terkesan setengah hati.
"Penyaluran KUR terkesan setengah hati, selain itu dana bergulir juga dari sisi kebijakan sangat sektoral," katanya.
Pihaknya menilai terjadi ketidaksinkronan penerapan kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah, misalnya dalam skema perkuatan bantuan LPDB.
Dari sisi proteksi untuk UMKM, ada tarik ulur kepentingan antara pemberdayaan UMKM dengan pemeliharaan ketertiban umum.
Sedangkan dari sisi perdagangan bebas maka hasil kajian menunjukkan sektor yang paling terdampak adalah sektor manufaktur.
(H016/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
