Epidemiolog UGM sebut hasil tes acak pemudik belum bisa jadi rujukan

Epidemiolog UGM sebut hasil tes acak pemudik belum bisa jadi rujukan

Pelaksanaan tes usap tenggorokan (swab) COVID-19 bagi pemudik Lebaran 2021 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. (FOTO ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C-19 maka angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan
Yogyakarta (ANTARA) - Ahli epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bayu Satria Wiratama menilai data tes COVID-19 secara acak terhadap pemudik Idul Fitri (Lebaran) 1422 Hijriah di pos penyekatan belum tentu menunjukkan gambaran angka sebenarnya, karena tes tersebut dilakukan secara acak dan tidak disebutkan alat tes yang digunakan.

"Belum tentu (angka sebenarnya) karena untuk menggambarkan kondisi sebenarnya perlu kaidah yang benar dalam mengambil sampel secara acak," kata Bayu Satria melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebutkan dari 6.742 pemudik yang dites di pos penyekatan, tercatat sekitar 4.123 pemudik yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Dari data tersebut diketahui bahwa lebih dari 60 persen pemudik terkonfirmasi positif.

Menurut Bayu, jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C-19 maka angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan.

Namun begitu, kata dia, tes acak tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan secara keseluruhan kondisi gambaran pemudik yang terpapar COVID-19.

"Untuk mencapai gambaran sebenarnya perlu sistematika pengambilan sampel acak yang sesuai kaidah," kata dia.

Baca juga: Keluarga pemudik di Kudus-Jateng yang positif COVID-19 dites usap

Baca juga: Tiga orang pemudik ke Sintang terdeteksi positif COVID-19


Baca juga: Dua pemudik ke Solo yang lolos penyekatan positif COVID-19

Meski demikian, ia sepakat bahwa kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah mengantisipasi adanya gelombang kedua pandemi dan kekhawatiran naiknya kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India.

Meski sudah ada larangan mudik, kata dia, tetap ada saja warga yang memilih mudik jauh-jauh hari bahkan menerobos pos-pos penyekatan mudik.

"Pelarangan mudik susah dilakukan apalagi tanpa penjelasan dan komunikasi yang bagus dari pemerintah. Misalnya kenapa mudik dilarang tapi berwisata boleh?," katanya.

Bagi warga yang telanjur mudik di kampung halamannya, Bayu menyarankan agar dilakukan pengetatan di wilayah tujuan mudik. Menurutnya, setiap yang mudik harus dilakukan tes COVID-19 sebanyak dua kali di saat kedatangan dan dikarantina terlebih dahulu.

Selanjutnya ada penguatan sistem surveilans dan monitoring kasus di masing-masing wilayah terutama sampai tingkat RT/RW. Apabila dilakukan sudah dilakukan deteksi dini dan diisolasi dengan cepat kasus yang muncul maka bisa ditekan penyebarannya.

"Intinya jika memungkinkan semua pemudik yang kembali pulang dikarantina dulu lima hari dan dites dua kali," kata dia.

Namun, yang tidak kalah lebih penting pelaporan di tingkat RT/RW juga harus bagus untuk mencatat siapa saja pemudik yang datang sampai dengan kontak dan alamat asal untuk dilaporkan ke satgas daerah.

"Tujuannya untuk mempermudah kontak tracing jika terjadi kasus," demikian Bayu Satria Wiratama .

Baca juga: Epidemiolog: Larangan mudik cegah lonjakan COVID-19 sangat tinggi

Baca juga: Ketua MPR soroti temuan 4 ribu pemudik terkonfirmasi positif COVID-19

Baca juga: Epidemiolog sebut lebih baik mudik-wisata dibatasi bukan dilarang

Baca juga: Epidemiolog UI: Prioritaskan pengendalian pandemi ketimbang ekonomi


 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Jatim antisipasi pemudik Idul Adha cegah lonjakan COVID-19 

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar