"Tidak boleh, dosa itu, salah besar dan keliru kalau ada pemotongan uang lauk pauk prajurit TNI dan tunjangan khusus untuk prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar," kata Priyo, Kamis.
Menurut dia, uang lauk pauk tersebut adalah hak prajurit yang nantinya diberikan kepada keluarga mereka.
"Itu adalah hak mereka yang diberikan kepada keluarga sebagai penghargaan dan penghormatan negara kepada mereka yang sedang bertugas, uang lauk pauk itu adalah sebagai pengorbanan mereka," katanya.
Dia memaklumi tindakan tegas mesti diterapkan terhadap pemotong uang lauk pauk.
"Kalau ada pemotongan, kalau ada komandan yang bertindak itu, harus ditindak tegas, bila perlu ditendang, karena tidak manusiawi," kata Priyo.
Komisi I DPR menemukan kasus dugaan pemotongan Uang Lauk Pauk bagi prajurit yang bertugas di beberapa lokasi, terutama di pulau terdepan wilayah Indonesia.
Temuan itu dikemukakan Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.
Temuan itu diperoleh Komisi I saat mengunjungi daerah dalam rangka masa reses.
Hayono mengemukakan, akan memanggil Panglima TNI Djoko Santoso untuk menanyakan indikasi penyimpangan terhadap Uang Lauk Pauk (ULP) untuk prajurit penjaga pulau-pulau terdepan.
"Ini akan mejadi masukan yang akan kita tanyakan kepada Panglima TNI," kata Hayono.(*)
ANT/Z002/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
