"Peningkatan penerimaan dari BUMN akan dilakukan dengan melanjutkan restrukturisasi yang makin terarah dan efektif," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN 2011 Beserta Nota Keuangan, pada Sidang Paripurna DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Senin.
Menurut Kepala Negara, peningkatan kinerja BUMN juga dapat dilakukan dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar-BUMN.
Pada APBN-P 2010, pemerintah menetapkan target setoran dividen BUMN sebesar Rp29,5 triliun, meningkat Rp5,5 triliun dari RAPBN 2010 sebesar Rp24 triliun.
Kementerian BUMN menargetkan laba bersih 141 perusahaan milik negara, pada 2010 mencapai sekitar Rp90,12 triliun, naik sebesar 21,62 persen dari laba 2009 sekitar Rp74,28 triliun.
Pada saat yang sama, pendapatan usaha BUMN pada 2010 dipatok Rp1.050 triliun, tumbuh sekitar 13 persen dari pendapatan 2009 Rp930 triliun.
Total aktiva pada 2010 ditargetkan sebesar Rp2.400 triliun, meningkat 11,6 persen dari proyeksi Rp2.150 triliun.
Belanja modal (capex) diperkirakan mencapai Rp184 triliun pada tahun ini, melonjak dari tahun 2009 sekitar Rp107 triliun. Sedangkan belanja operasional (opex) ditetapkan sebesar Rp785 triliun, naik sebelumnya sebesar Rp710 triliun.
RAPBN 2011 terdiri dari pendapatan negara bukan hibah Rp1.086,4 triliun atau naik Rp94 triliun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010 dan belanja negara direncanakan sebesar Rp1.202 triliun atau meningkat Rp76 triliun (6,7 persen) dari pagu APBN-P 2010.
Dengan demikian, RAPBN 2011 masih defisit Rp115,7 triliun atau 1,7 persen dari PDB.
Sedangkan, asumsi makro RAPBN 2011 adalah pertumbuhan ekonomi dipatok 6,3 persen, laju inflasi 5,3 persen, suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar Rp9.300 per dolar AS, harga minyak 80 dolar AS per barel, dan "lifting" minyak 970.000 barel per hari.
(R017/A023/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
