Kepala Panwaslu Klaten, Suharno, di Klaten, Selasa, mengatakan jumlah kades yang tidak netral tersebut diperoleh dari laporan Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan yang tengah mendata kenetralan perangkat desa di seluruh Kabupaten Klaten.
"Sabtu (21/8) mendatang, kami akan memiliki data pasti perangkat desa yang diketahui tidak netral dalam Pilkada," kata Suharno.
Ia menambahkan, jumlah desa di Klaten adalah sebanyak 401 desa sehingga kades yang diduga tidak netral mencapai 302 orang.
Suharno menjelaskan, pendataan perangkat desa di 26 kecamatan di Klaten tersebut bersamaan dengan upaya pendataan kenetralan para pejabat di jajaran fungsional, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kami mengikuti surat edaran Bupati yang meminta setiap pegawai negara sipil di seluruh Klaten untuk tidak menjadi simpatisan dan menggunakan jabatannya untuk kampanye calon kepala daerah," katanya.
Jika ditemukan perangkat desa maupun PNS yang menjadi simpatisan, lanjut dia, akan ditindak dengan peringatan.
"Namun jika tetap melakukan aktivitas menjadi simpatisan, kami akan memidanakan mereka karena melanggar Undang-Undang Nomor 12/2008 tentang Pilkada," kata Suharno.
Ia mengatakan, kekhawatiran terbesar dari kades yang menjadi simpatisan cabup dan cawabup tertentu adalah besarnya pengaruh mereka terhadap warga desa yang mereka pimpin.
"Terlebih dengan adanya calon "incumbent" pada Pilkada tahun ini, kami mengawasi dengan sangat ketat pergerakan perangkat desa dan PNS di seluruh Klaten untuk meminimalisasi jumlah kecurangan di Pilkada Klaten tahun ini," kata dia.
Terpisah, Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten, Suharso mengatakan saat ini Pilkada Klaten memasuki tahap sosialisasi setelah pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati pada Rabu (11/8) lalu. (*)
(ANT/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
