LaNyalla: Penjualan vaksin COVID-19 ilegal cederai rasa kemanusiaan

LaNyalla: Penjualan vaksin COVID-19 ilegal cederai rasa kemanusiaan

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti bersama senator Sylviana Murni asal DKI Jakarta melakukan proses Vaksinasi Nusantara di Cell Culture RSPAD Gatot Subroto yang dilakukan oleh DR. Terawan, beberapa waktu yang lalu. ANTARA/HO-DPD RI.

Karena dikhawatirkan dugaan korupsi ini terjadi di daerah lain
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengecam perbuatan aparatur sipil negara (ASN) serta dokter di Sumatera Utara yang kedapatan menjual vaksin COVID-19 secara ilegal karena tindakan mereka mencederai rasa kemanusiaan.

"Perbuatan dokter dan ASN di Sumatera Utara yang menjual vaksin COVID-19 secara ilegal, sangat mencederai rasa kemanusiaan. Apalagi dilakukan di saat kita melawan wabah agar bisa segera keluar dari pandemi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, para pelaku diketahui memanfaatkan jatah vaksin untuk tenaga lapas dan warga binaan untuk dijual ke pihak lain. Pelaksanaan vaksinasi ilegal dengan nilai suap sebesar Rp 238,7 juta itu, telah melanggar program vaksinasi pemerintah.

Padahal, hingga saat ini pemerintah terus berupaya agar masyarakat mendapat vaksinasi secara gratis dengan sasaran-sasaran yang tepat. Dengan begitu, pembentukan kekebalan kelompok dapat diwujudkan secara cepat.

"Tindakan ini merusak alur pemberian vaksin. Dan vaksin yang dijual Rp250 ribu per dosisnya tersebut telah diberikan kepada 1.085 orang secara ilegal," kata dia.

Baca juga: Polisi amankan oknum ASN Dinkes Sumut yang diduga jual vaksin COVID-19

LaNyalla mengaku geram karena tindakan penjualan vaksin ilegal dilakukan oleh oknum-oknum yang secara perekonomiannya stabil.

"Tapi saya betul-betul menyayangkan apa yang dilakukan pelaku karena mereka masih mencoba mencari keuntungan di saat pelaku UKM, orang-orang yang bekerja di sektor usaha, hiburan, dan lainnya mencoba bertahan hidup di tengah pandemi," kata dia.

Mantan Ketum PSSI ini meminta polisi mengungkap tuntas kasus yang telah menjadi perhatian publik itu.

Ia menyatakan hal yang menjadi kekhawatiran bahwa praktik itu juga bisa saja terjadi di wilayah lain.

"Polisi bekerja sama dengan Satgas COVID-19 daerah harus ketat melakukan pengawasan. Karena dikhawatirkan dugaan korupsi ini terjadi di daerah lain. Kita harus sama-sama memastikan program vaksinasi berjalan dengan lancar," katanya.

Baca juga: Polda Sumut tetapkan empat tersangka pelaksanaan vaksin COVID ilegal

Begitu pula kepada masyarakat, katanya, agar bersabar menunggu pemberian vaksin.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat.

"Bahkan Presiden Joko Widodo terus berupaya mengamankan stok vaksin. Tapi karena jumlah warga negara kita kan banyak, jadi memang memerlukan waktu. Tapi percayalah, semua pasti akan mendapatkan jatah vaksin sesuai dengan waktunya. Pemerintah sudah memperhitungkan sebaik mungkin," katanya.

Ia juga meminta kepada seluruh senator untuk memantau secara ketat pelaksanaan vaksinasi di daerah binaannya masing-masing. Para anggota DPD RI diharapkan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di daerah.

Baca juga: Tersangka suap kegiatan vaksin COVID ilegal diancam 20 tahun penjara
 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Polda periksa pejabat Dinkes Sumut terkait kasus penjualan vaksin ilegal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar