Airlangga: Go-digital dan go-legal optimalkan produktivitas UMKM

Airlangga: Go-digital dan go-legal optimalkan produktivitas UMKM

Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara dalam dialog Indonesia Berbicara dengan tema Digitalisasi dan UMKM, di Jakarta, Selasa (25/5/2021). ANTARA/Tangkapan layar Youtube Media Indonesia/pri.

Harapannya melalui gerakan ini dapat mendorong berbagai inisiatif melalui kerja konkret di tengah masyarakat termasuk UMKM agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan go-digital dan go-legal dapat mengoptimalkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menko Airlangga menyampaikan pemerintah telah lama menyadari pentingnya digitalisasi UMKM dan pada 21 Mei 2021 pemerintah telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital”.

“Harapannya melalui gerakan ini dapat mendorong berbagai inisiatif melalui kerja konkret di tengah masyarakat termasuk UMKM agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif,” ujar Menko Airlangga pada dialog Indonesia Berbicara dengan tema Digitalisasi dan UMKM, di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Menko Airlangga: Momentum pandemi dorong transformasi ekonomi digital

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga telah menginisiasi dan melaksanakan pembangunan berbagai sarana infrastruktur fisik dan digital, termasuk pembangunan jaringan fiber optik Palapa Ring, Menara BTS dan jaringan internet di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), perluasan wilayah 4G, pengembangan sistem 5G, peluncuran satelit multifungsi SATRIA, pembangunan beberapa pusat data nasional, serta sarana diklat bagi Digital Technopreneur dan Digital Talent.

Pemerintah juga menginisiasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana jutaan UMKM sudah on board di berbagai platform e-commerce dan diberikan stimulus seperti coaching, promosi, penyaluran pinjaman dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta penempatan dalam e-katalog pengadaan pemerintah.

Selain itu, untuk mendukung upaya UMKM go-legal, pemerintah menghilangkan berbagai hambatan regulasi dalam ekosistem melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah perlu percepat bentuk ekosistem digital UMKM

Untuk mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM, pemerintah senantiasa mendorong digitalisasi atau onboarding bagi UMKM offline dan menyediakan berbagai stimulus bagi UMKM yang telah terdigitalisasi.

“Kondisi pemulihan ini diharapkan juga dapat dinikmati oleh UMKM sebagai sokoguru perekonomian nasional. Jumlah UMKM Indonesia mencapai 64 juta atau 99 persen dari struktur usaha di Indonesia, yang berkontribusi tak kurang dari 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta mampu menyediakan 97 persen dari lapangan pekerjaan,” tutur Airlangga.

Survei Bank Indonesia pada Maret 2021 lalu mengungkapkan 87,5 persen UMKM terdampak secara negatif oleh pandemi. Namun ada sebanyak 12,5 persen responden menyatakan tidak terdampak ekonomi dari pandemi, dan bahkan 27,6 persen di antaranya mengungkapkan peningkatan penjualan. Strateginya adalah berjualan online dan variasi produk, karena telah terjadi pergeseran pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi di masa pandemi.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kilas NusAntara Malam

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar