Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie seusai menghadiri temu kader Partai Golkar dalam rangkaian safari ramadhan di Kantor DPD Partai Golkar Situbondo, Jawa Timur, Rabu.
Menurut Aburizal Bakrie, saat ini isu amandemen yang menjadi topik utama pembahasan di parlemen adalah terkait komposisi keanggotaan parlemen dan mekanisme pengambilan keputusannya.
"Namun rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang sekarang telah diatur maksimal dua periode tidak tertutup kemungkinan juga akan dibahas. Tapi apa mungkin hal itu bisa diterima seluruh fraksi," jelasnya.
Perubahan batasan masa jabatan presiden cukup dua kali, kata Aburizal Bakrie, hanya akan membawa kita mundur ke belakangan karena sebelumnya UUD 1945 telah diamandemen sehingga masa jabatan presiden dibatasi maksimal hanya dua kali.
"Karena itu sikap kami tegas akan menolaknya jika ada pihak - pihak yang mengupayakan perubahan kembali masa jabatan presiden tersebut," ujar Ical panggilan akrab Aburizal Bakrie.
Menurut Ical, masa jabatan dua kali presiden yang telah disepakati seluruh Fraksi DPR-RI diawal reformasi merupakan waktu yang sangat ideal bagi kepeminpinan nasional sehingga tidak perlu adanya perubahan kembali.
"Seharusnya jangan berpikir bagaimana memperoleh kesempatan selama lamanya menjadi presiden tetapi bagaimana yang bisa diperbuat untuk mensejahterakan rakyat," Ical menambahkan.
Aburizal Bakrie datang dengan didampingi Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa, Bali dan NTB, Cicip serta Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Titiek Soeharto.
Selain memberi pencerahan kepada kader Partai Golkar se-wilayah Eks Karesidenan Besuki, Ical juga berkesempatan memberi bantuan beras satu ton untuk masing-masing pengurus DPD Partai Golkar Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi.
Dalama lawatan safari ramadhan itu, Aburizal Bakrie juga berkesempatan mengunjungi Pondok Pesantren Walisongo Situbondo yang dipimpin Kyai Haji Cholil As`ad.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
