Pj Gubernur Kalsel usulkan penghapusan penetapan status zona COVID-19

Pj Gubernur Kalsel usulkan penghapusan penetapan status zona COVID-19

PJ Gubernur Kalsel Safrizal ZA. (Antaranews Kalsel/Istimewa)

penetapan status zona merah (risiko tinggi), zona oranye (risiko sedang) zona kuning (risiko rendah), atau zona hijau (tidak ada kasus) pada suatu wilayah mempengaruhi sikap masyarakatnya.
Banjarmasin (ANTARA) - Pj Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA mengusulkan penghapusan penetapan status zona COVID-19 karena bisa mengendorkan masyarakat terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Safrizal di Banjarmasin Kamis, dalam kapasitasnya sebagai Irjen Bina Admistrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus menjadi nara sumber dalam dialog bertema," Hambatan dan Tantangan Optimalisasi Posko PPKM Mikro" secara virtual.

Safrizal mengatakan penetapan status zona merah (risiko tinggi), zona oranye (risiko sedang) zona kuning (risiko rendah), atau zona hijau (tidak ada kasus) pada suatu wilayah mempengaruhi sikap masyarakatnya.

"Pada saat zona merah kewaspadaan tinggi, sudah kuning jadi kendor," ujarnya sembari mengusulkan bila penetapan zona ini ditiadakan saja.

Kendala yang sering ditemui dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, antara lain sikap masyarakat yang masih banyak terkesan tidak takut terhadap penularan dan penyebaran virus corona.

Sebagian mereka mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan suka berkumpul atau berkerumun.

Safrizal mencontohkan sebagian masyarakat di Aceh bersikap tidak takut tertular. Namun setelah ada beberapa tokoh yang meninggal dunia karena terpapar penyakit ini, baru mereka sadar bahwa tidak takut bukan berani mati.

Mencegah kasus di atas, tambah dia, harus ada ikhtiar menghindari bahaya.

Di Kalsel, lanjutnya, masyarakatnya termasuk agamis, sehingga perlu keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam memberikan pemahaman agar tidak salah memahami sesuatu yang bisa berujung pada musibah.

Masukan lain yang tidak kalah penting menyangkut pengalokasian dana anggaran di desa/kelurahan yang diambil dari dana desa.

Saat ini, kata dia, jumlah penganggaran masing-masing desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro masih berbeda-beda.

"Penyaluran dana desa kurang merata dan proses pencairannya pun belum lancar," kata Safrizal.

Dia berharap para pakar bisa melakukan analisa dan membuat kajian kebijakan apa yang tepat dilakukan pemerintah, sehingga operasional Posko Satgas PPKM Mikro berjalan efektif.

Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden cek obat terapi COVID-19 di apotek Bogor

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar