Kupang (ANTARA News) - Pemerintah harus tegas menyikapi sengketa batas wilayah daratnya dengan Timor Leste untuk mencegah konflik di masa mendatang, kata Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Nelson Obet Matara.

Matara mengatakan ketegasan Pemerintah Indonesia saat awal penentuan batas wilayah negara ini penting untuk mencegah konflik akibat tindakan sewenang-wenang negara lain terhadap kedaulatan Indonesia di kemudian hari.

Perundingan antara Indonesia dan Timor Leste terkait penyelesaian sengketa batas darat kedua negara itu pada 27-29 Agustus menemui jalan buntu.

Pertemuan tersebut membahas penyelesaian batas darat di tiga "segment" perbatasan di Delomil (Indonesia)-Memo (Timor Leste), Bijael Sunan-Oben Manunasasi dan Noelbesi-Citrana. Perundingan akan dilanjutkan pada Desember 2010.

Menurut Matara, Indonesia harus tegas agar kejadian yang dilakukan Malaysia terhadap warga dan kedaulatan NKRI tidak terulang dilakukan Timor Leste di kemudian hari.

"Apabila sudah ada ketegasan batas lalu di kemudian hari timbul klaim dari pihak asing, Indonesia tidak lagi bingung untuk melakukan konfrontasi terbuka untuk mempertahankan batas-batas itu," katanya.

Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Nusa Tenggara Timur ini menegaskan pilihan muara sungai atau batas alam lainnya merupakan pilihan yang netral dalam menentukan batas wilayah, karena sulit untuk diutak-atik oleh siapapun.(*)

ANT/S022

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010