"Wilayah perbatasan negara juga menjadi perhatian kita untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah di sana," kata Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan di Pontianak, Minggu.
Menurut dia, sebagai perwakilan pemerintah yang menangani masalah UKM, dia tidak ingin masyarakat perbatasan lebih menikmati produk negara tetangga.
Meski kenyataannya saat ini banyak masyarakat Indonesia yang ada di perbatasan lebih banyak menggunakan produk lokal.
"Makanya, ke depan kita mesti lebih banyak memasok produk di wilayah perbatasan," kata Syarief Hasan.
Dia mengungkapkan, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, juga sering mengingatkannya untuk lebih memperhatikan wilayah perbatasan.
Ia akan mengkaji pembuatan pasar di wilayah perbatasan. "Hal itu untuk mengatasi ketergantungan masyarakat di sana terhadap produk negara tetangga," kata dia.
Ia berharap, barang-barang dan makanan buatan masyarakat Indonesia bisa lebih banyak dikonsumsi masyarakat perbatasan.
Ia melanjutkan, selain memperhatikan tapal batas dan ketahanan negara di wilayah perbatasan, pemerintah juga berkewajiban memberikan perhatian terhadap produk UKM masyarakat di sana.
"Ini jelas menjadi pertimbangan kita. Kita akan membuat suatu kebijakan khusus untuk itu," katanya.
Dia juga mengatakan, Pemerintah Pusat dan provinsi harus cepat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat pedalaman dan perbatasan.
Ia menambahkan, bukan hanya soal kebutuhan sandang maupun pangan yang harganya selangit dan bergantung dari Malaysia, yang lebih penting adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme warga perbatasan untuk menjaga keutuhan NKRI.
"Dari informasi yang kita dapat, selama ini diketahui warga di perbatasan mendapatkan kebutuhan sembako secara ilegal dari Malaysia. Karena jika mendatangkan sembako dari Pontianak, harganya menjadi selangit. Jika produk UKM ini kita kembangkan, tentu lain jadinya," ungkapnya.
(ANT-171/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
