Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada pers usai rapat pimpinan di Gedung DPR/MPR Jakarta Senin mengemukakan bahwa pembangunan gadung itu masih akan dikaji lebih mendalam. Kajian akan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk pimpinan DPR.
Kajian ulang dilakukan untuk lebih memastikan mengenai desain dan biaya pembangunannya. "Ini menjadi citra buruk bagi DPR. karena itu, disepakati untuk ditunda dulu, dilakukan kajian ulang," kata Marzuki.
Selain besarnya biaya dan desain gedung yang dikaji ulang, kata Marzuki, tender yang sudah dibuka dihentikan sementara dan ditunda sampai ada kajian yang tuntas dilakukan tim teknis.
Menurut Marzuki, desain gedung baru harus menjauhkan kesan mewah agar tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Jika desainnya mewah, maka publik akan menolaknya.
Marzuki menyayangkan rencana pembangunan gedung baru itu yang sudah memasuki tahap sosialisasi dan tender "diwarnai" hal-hal yang sebenarnya di luar rencana dan desain gedung. Misalnya, ada informasi bahwa di gedung baru akan ada fasilitas kebugaran dan relaksasi, seperti spa. "Padahal hal tidak ada," katanya.
Pimpinan DPR-RI menggelar rapat khusus membahas kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Rapat juga mengundang para konsultan yang terlibat dalam rencana pembangunan gedung itu. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, konsultan ditanya apakah benar ada rencana membangunan fasilitas-fasilitas khusus seperti tempat spa dan lain-lain.
"Jika memang tidak ada rencana itu, lalu siapa yang selama ini menyebarkan kabar bahwa di gedung baru itu akan ada fasilitas spa," kata Marzuki.
Mengenai kolam renang Marzuki menyatakan rencana itu memang ada. Ide teknis awalnya adalah membuat penampungan air untuk kepentingan pemadam kebakaran. Karena untuk memompa air dari bawah ke lantai teratas, yakni lantai 36 tidak memungkinkan, sehingga disarankan membuat bak penampungan air di lantai tengah gedung.
Rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang diumumkan tepat pada HUT ke-65 DPR RI pada 30 Agustus menggemparkan masyarakat. Bukan saja karena berlantai 36, tetapi juga karena diumumkan tiba-tiba dan langsung diadakan tender serta biayanya yang ditaksir mencapai Rp1,8 triliun.
Namun Marzuki mengemukakan, pimpinan DPR berusaha agar dilakukan penekanan terhadap biaya sehingga biaya lebih sedikit dari perkiraan semula.
(S023/F002/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
