Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengkaji klarifikasi Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) terkait anggaran pembuatan kartu lebaran Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar senilai lebih dari Rp1 miliar.

"Sekarang sedang dalam kajian, apa dalam proses (pengadaan) itu sudah sesuai dengan aturan yang memayunginya," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa.

Pada hari Senin (6/9), menurut johan, Sekda Jabar, Lex Laksanama, mendatangi KPK untuk mengklarifikasi perihal kabar pengadaan kartu lebaran yang menghabiskan anggaran hingga Rp1,5miliar tersebut

Untuk sementara, ia mengatakan kejelasan, pengadaan kartu lebaran tersebut juga dikaji apakah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). KPK akan mengkaji lagi klarifikasi tersebut, termasuk apakah pengadaannya dengan tender terbuka, berdasarkan motif pribadi atau tidak, dan dari mana dana yang digunakan.

"Karena itu hasilnya seperti apa belum tahu, kita baru membuat kajian dari penjelasan merekan" ujar dia.

Saat ditanyakan apakah KPK akan memanggil Ahmad Heryawan untuk dimintai keterangan terkait pengadaan kartu lebaran ini, Johan mengatakan, tidak tahu, terlebih lagi belum diketahui secara pasti kelanjutan klarifikasi Sekda Jabar terkait pengadaan kartu lebaran tersebut.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, dan Wagub Jabar,Jabar Dede Yusuf, belum lama ini membuat kartu lebaran yangmenelan anggaran hingga Rp 1,5 miliar dengan jumlah 350.000 lembar dan menggunakan APBD.

Namun, menurut keterangan Pemprov Jabar, kartu lebaran dengan bergambar Gubernur dan Wagub Jabar secara terpisah tersebut berharga Rp2.250 per lembar, sehingga total anggaran yang dikeluarkan tidak mencapai Rp1,5 miliar.
(T.V002/P003)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010