Warga berharap program pendataan warga miskin tepat sasaran

Warga berharap program pendataan warga miskin tepat sasaran

Warga mengamati permukiman di bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu (15/4/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

sudah disosialisasikan ke warga kami di RW 03 Kelurahan Ciracas
Jakarta (ANTARA) - Ketua RW 03 Ciracas, Jakarta Timur, Sugiman menyambut baik program pendataan warga miskin dan kurang mampu secara daring oleh Pemprov DKI dan berharap dapat tepat sasaran.

"Program ini sudah disosialisasikan ke warga kami di RW 03 Kelurahan Ciracas dan berharap dapat tepat sasaran," kata Sugiman kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sugiman mengatakan bahwa program pendataan warga miskin dan kurang mampu tersebut juga harus lebih gencar disosialisasikan oleh Pemprov DKI agar dapat menjangkau banyak masyarakat yang membutuhkan.

"Ya, saya kira program ini harus disosialisasikan dengan waktu yang cukup, sehingga pemahaman warga DKI menjadi utuh," ujar Sugiman.

Sugiman mengatakan bahwa sebelumnya terdapat banyak warga di lingkungannya yang merasakan bantuan dari program Pemprov DKI tersebut.

Baca juga: DKI data fakir miskin dan orang tidak mampu secara daring mulai 7 Juni

Dia pun juga ingin agar data warga miskin dan kurang mampu yang nanti diterima program ini juga valid.

"Sebelum ini, ada warga yang mendapat bantuan berupa BPNT (bantuan pangan non tunai), PKH (program keluarga harapan), Kartu Lansia Jakarta, Disabilitas, dan lain-lain," kata Sugiman.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata fakir miskin dan orang tidak mampu secara daring melalui sistem yang dimiliki Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mulai 7 Juni 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan data tersebut termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu harus didaftarkan oleh peserta secara langsung dengan mengakses tautan fmotm.jakarta.go.id mulai Senin (7/6) sampai Jumat (25/6) mendatang.

Keuntungan mendaftarkan data DTKS pada tautan tersebut adalah peserta nantinya akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang bersumber anggaran penerimaan belanja negara (APBN) maupun anggaran penerimaan belanja daerah (APBD).

Baca juga: BPS: Penduduk miskin di DKI Jakarta menurun 0,02 persen

Bantuan-bantuan tersebut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang bersumber dari APBN, serta Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang bersumber dari APBD.

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ratusan warga PKH di pinggir Jakarta mundur

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar