KKP ajak tangani kerusakan perairan akibat pertambangan di Sorong

KKP ajak tangani kerusakan perairan akibat pertambangan di Sorong

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar. ANTARA/HO-KKP/aa.

Kami harap pendekatan penyelesaiannya lebih komprehensif. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak berbagai instansi untuk berkolaborasi dalam menangani potensi pencemaran dan kerusakan perairan akibat aktivitas pertambangan di sekitar daerah Tanjung Saoka, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

"Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam menyikapi permasalahan pencemaran di Tanjung Saoka," kata Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan KKP menggandeng Kemenkopolhukam, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menangani potensi pencemaran dan perusakan perairan akibat aktivitas tambang galian C di daerah tersebut.

Lebih lanjut Antam menjelaskan bahwa dengan kolaborasi antar instansi ini diharapkan akan ada pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan permasalahan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan tersebut.

"Kami harap pendekatan penyelesaiannya lebih komprehensif. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi," ujar Antam.

Sementara itu, Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Matheus Eko Rudianto, yang memimpin langsung rapat koordinasi dan inspeksi lapangan, menyampaikan bahwa KKP melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong menerima laporan dugaan pencemaran perairan akibat tambang Galian C yang dilakukan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan.

"Setelah dilakukan analisis lebih dalam, dan mendengarkan laporan dari berbagai instansi diduga ada beberapa hal yang perlu didalami potensi pelanggarannya antara lain terkait dengan dampak penambangan terhadap kawasan wisata dan nelayan," terang Eko.

Sementara itu, Ketua Satgas Korsuv Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi dalam penanganan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tambang tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Sorong yang berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara win-win solution, mengingat kegiatan usaha tambang yang ada saat ini memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal, khususnya di Kota Sorong.

Selain berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, KKP juga melakukan peninjauan lapangan ke Tanjung Saoka, lokasi dugaan terjadinya pencemaran perairan dan perusakan pesisir oleh aktivitas tambang Galian C. Ada 5 perusahaan yang ditinjau dalam kegiatan inspeksi lapangan tersebut pada Senin (7/6).

Baca juga: Indonesia berhasil dapat kompensasi kerusakan terumbu karang Rp35 miliar
Baca juga: Menteri Trenggono ingin masyarakat galakkan restorasi karang-mangrove
Baca juga: KKP ungkap manfaat sistem RAS dan mangrove bagi budi daya ikan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

TNI AL Pangkalbalam tertibkan aktivitas pertambangan di Pantai Sampur

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar