"Posisinya yang jelas jauh di atas separuh," katanya di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu.
Hatta menjelaskan, ada amandemen terhadap program KUR antara lain plafon kredit yang semula sebesar Rp5 juta dinaikkan menjadi Rp20 juta untuk tiap nasabah.
"Yang jelas, KUR diamandemen di mana kredit tanpa agunan dinaikkan dari Rp5 juta menjadi Rp20 juta," katanya.
Mengenai bank penyalur KUR, Hatta mengatakan, disalurkan oleh bank termasuk lembaga keuangan mitra bank yang bersangkutan.
Sebelumnya pada akhir Agustus 2010, pemerintah mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan dan badan penjamin bidang infrastruktur dan KUR.
Tambahan anggaran PMN itu sebenarnya sudah masuk dalam APBNP 2010 namun pemerintah kembali membahas masalah tersebut bersama DPR.
"Ada perubahan dalam proses pembuatan anggaran sehingga harus kita jelaskan lagi, banyak pejabat baru sehingga perlu dijelaskan background kebijakan ini," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo.
Menurut dia, meskipun ada pembahasan kembali namun tetap ada spirit atau semangat untuk segera merealisasikan rencana yang ada di APBNP 2010.
Sementara itu, perusahaan atau badan yang mendapat tambahan PMN pada 2010 adalah Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2 triliun.
Tujuan pemberian PMN itu antara lain untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan ekspor LPEI dalam rangka menunjang program ekspor nasional.
Perusahaan lainnya adalah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) sebesar Rp1 triliun. PMN ditujukan antara lain untuk meningkatkan kredibilitas penjaminan dan kemampuan keuangan perusahaan.
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga mendapat PMN sebesar Rp1 triliun yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan fund raising secara optimal.
Askrindo dan Jamkrindo memperoleh PMN sebesar Rp1,8 triliun yang dimaksudkan untuk mrevitalisasi program KUR dan meningkatkan kapasitas perusahaan untuk mendukung penyaluran KUR kepada debitur UMKM.
PMN untuk Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) mendapatkan sebesar Rp1,4 triliun yang antara lain ditujukan untuk mengatasi masalah keterlambatan pengadaan atau pembebasan lahan/tanah.
(T.A039/A023/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
