"Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah selalu diukur dengan PDRB, artinya ditotalkan seluruh produk di daerah itu. Kemajuan ekonomi seharusnya diukur dari apa yang dihasilkan. Yang menentukan maju mundur ekonomi adalah masyarakat," kata Wakil Presiden RI periode 2004-2009 itu dalam PSBM XII di Makassar, Kamis.
Pemerintah, lanjutnya, berfungsi memberikan fasilitasi, infrastruktur dan aturan-aturan. Ia menyayangkan jika seorang kepala daerah seringkali kali melakukan pertemuan dengan investor luar negeri, namun tidak memberikan hasil yang cukup nyata untuk pembangunan ekonomi kemasyarakatan di daerahnya.
"Sudah bertahun-tahun semua gubernur selalu pergi ke luar negeri apa hasilnya coba? Yang membangun kan kita juga, dan yang meningkatkan komoditas lokal kan pengusaha daerah itu. Lihat apa yang sudah berapa kesepakatan kerja sama sudah diteken? Dan berapa hasilnya?," katanya.
Meski demikian, ia tidak menyalahkan upaya menarik investasi dengan mengunjungi pengusaha di luar negeri. Namun, JK menekankan, hal yang paling efektif adalah meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat di daerah.
Saat ini, ia juga menyarankan, agar pembangunan ekonomi diarahkan dari agrobisnis ke agroindustri. Diharapkannya, daerah tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi juga mengeskpor hasil olahannya. "Industri akan memberikan dampak yang luas dan memberikan pemerataan," ujarya.
Terkait jenis usaha apa yang akan dikembangkan para saudagar Bugis-Makassar di kampung halamannya, JK menyerahkan kepada kemampuan para saudagar disesuaikan dengan pasar yang ada.
Ia menjelaskan, tujuan utama PSBM bukan pembangunan fisik, tapi lebih kepada membina semangat dan kemampuan usaha masyarakat.
"Pertemuan ini selalu diadakan untuk mengingatkan kita pada semangat kedaerahan, semuanya bisa jadi pejabat atau lainnya, tapi lebih penting dari itu adalah mendukung kemakmuran," demikian M. Jusuf Kalla.
(ANT/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
