"Kami mengajak publik menolak kader yang miskin pengalaman dan dipaksakan pihak tertentu menjadi Kapolri," Ketua IPW, Neta S. Pane, di Jakarta, Kamis.
IPW mengharapkan, Kapolri harus bebas dari pengaruh cukong tertentu.
"Jabatan kapolri yang hendak diduduki saat ini terlihat betul ada kesan politisasi. Hendaknya nama-nama calon Kapolri segera diumumkan, sehingga masyarakat bisa mengetahui rekam jejak dan kredibilitas para calon, jangan ada kesan beli kucing dalam karung," kata Neta.
Ketua IPW mengatakan bahwa ada beberapa nama calon Kapolri yang dalam karirnya masih kurang dalam hal kepemimpinan.
"Selain itu, adanya usulan kenaikan pangkat salah satu nama calon Kapolri dari jenderal bintang dua menjadi bintang tiga seakan dipaksakan," kata Pane menambahkan.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar (Kadiv Humas Mabes) Polri, Brigjen Pol Iskandar Hasan, membantah bahwa calon Kapolri itu melalui proses politisasi karena prosesnya cukup jelas di Mabes Polri.
"Proses yang dilakukan dengan melihat mulai dari riwayat hidupnya, penugasannya sebagai pimpinan bagaimana kesehatan jiwanya, kesehatan fisiknya, keluarganya, masalah-masalah sekecil apapun itu akan dilihat," kata Iskandar.
Tim pusat asesmen (assesment center) melakukan uji kompetensi kandidat calon kapolri dari semua perwira tinggi, sehingga tes itu berlanjut terus, katanya.
Selanjutnya, ia mengemukakan, tim juga melakukan uji untuk mengetahui kejiwaannya dan melihat daya tahan stres terhadap beban tugas termasuk kesehatan fisik, serta melihat riwayat hidup serta latar belakang kehidupan sehari-hari dan keluarga, katanya.
"Ditambah juga dengan penilaian rekan-rekan, termasuk satu angkatan akan menilai, maka kita harapkan orang yang ditunjuk jadi Kapolri itu kredibel," kata Iskandar.
Pelaksana dari proses kandidat Kapolri ini semua adalah Dewan Kepangkatan Jabatan Tinggi (Wanjati), jadi tidak langsung keluar nama calon Kapolri, demikian Iskandar Hasan.
(T.S035/R007/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
