Hal itu dikarenakan belum adanya kepastian kapal perintis beroperasi pada akhir Desember 2009.
Calhaj asal Sumenep yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 18 November 2009, dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 29 Desember 2009.
"Kami bersama kerabat sudah siap naik perahu untuk pulang ke Masalembu, karena kemungkinan besar kapal perintis tidak akan beroperasi, karena masa kontraknya habis pada akhir Desember 2009," kata Mattaher, salah seorang calhaj asal Kecamatan (Pulau) Masalembu melalui telepon.
Hingga sekarang, hanya kapal perintis yang melayani lintasan hingga Masalembu dan Sapeken yang merupakan pulau terjauh di Sumenep.
Pada tahun 2008, masa kontrak dua kapal perintis yang melayani hingga Masalembu dan Sapeken, habis pada pertengahan Desember.
Biasanya, pembaruan kontrak kapal perintis dilakukan pada pertengahan bulan Februari, sehingga sejak akhir Desember hingga pertengahan Februari, kapal perintis tidak beroperasi.
Kapal perintis adalah sarana transportasi laut yang disubsidi/dikontrak oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mattaher berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyiapkan kapal alternatif, selama kapal perintis tidak beroperasi gara-gara masa kontraknya habis.
"Kalau masih ada kapal yang ke Masalembu, tentunya kami akan memanfaatkan kapal tersebut. Namun, jikalau tidak ada kapal, mau tidak mau, kami tentunya harus naik perahu untuk bisa pulang secepatnya ke Masalembu," katanya.
Ia mengatakan, ketiadaan kapal perintis yang melayani hingga Masalembu dan Sapeken, karena masa kontraknya habis, adalah persoalan klasik yang terjadi setiap tahun.
"Setiap akhir Desember hingga pertengahan Februari, biasanya tidak ada kapal perintis yang melayani hingga Masalembu, karena masa kontraknya memang habis," kata Mattaher.
Warga kepulauan Sumenep memang sudah biasa menggunakan perahu, jika bepergian ke Sumenep daratan maupun ke daerah lain.
Namun, pada Desember hingga awal Januari, kondisi perairan utara Sumenep, utamanya Masalembu, sering tidak bersahabat yang ditandai dengan adanya angin kencang dan ombak besar yang membahayakan aktivitas pelayaran.
Sehingga, tidak semua warga berani naik perahu ketika Desember hingga awal Januari, apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang mengeluarkan peringatan tentang tidak kondusifnya kondisi perairan utara Sumenep.
Pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, Kantor Administratur Pelabuhan (Adpel) Kalianget, Sumenep, pernah mengeluarkan peringatan pada pemilik perahu dan operator kapal, untuk tidak berlayar.
Sementara untuk rute penyeberangan ke kepulauan lainnya di Sumenep, tersedia kapal yang beroperasi setahun penuh.
Di lintasan Kalianget-Kangean terdapat kapal milik PT Sumekar yang beroperasi sebanyak tiga kali dalam sepekan.
Di lintasan Kalianget-Sapudi, selain perahu yang beroperasi setiap hari, juga terdapat kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) yang beroperasi sebanyak dua kali dalam sepekan.
Sementara penyeberangan ke pulau-pulau lainnya di Sumenep, seperti Raas, Gili Genting, dan Talango, dilayani perahu yang beroperasi setiap hari.
Namun, sejak awal bulan Oktober 2009, lintasan Kalianget-Kangean untuk sementara waktu dilayani kapal milik PT DLU, karena dua kapal milik PT Sumekar sedang diperbaiki.
Calhaj asal Sumenep pada tahun 2009 sebanyak 820 orang, dengan rincian 554 orang berasal dari 18 kecamatan daratan dan 266 orang berasal dari sembilan kecamatan kepulauan.
Kapal Alternatif
Pimpinan Kantor Adpel Kalianget dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep membenarkan kemungkinan kosongnya jadwal kapal perintis yang melayani hingga Masalembu dan Sapeken, pada akhir Desember 2009.
"Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masa kontrak kapal perintis habis pada akhir bulan Desember dan diperbarui lagi pada Februari tahun berikutnya," kata Kepala Kantor Adpel Kalianget, Abdur Rachem.
Sementara Kepala Dishub Sumenep, R. Ahmad Aminullah menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Departemen Perhubungan melalui Dishub Provinsi Jawa Timur, terkait persoalan tersebut.
"Kami menyiapkan dua opsi untuk memastikan tetap ada kapal yang melayani warga Masalembu dan Sapeken, selama Desember 2009 hingga pertengahan Februari 2010," katanya mengungkapkan.
Opsi pertama, kata dia, adalah meminta pemerintah pusat untuk menginstruksikan kapal perintis tetap beroperasi, meskipun masa kontraknya habis.
Ada pun opsi kedua adalah meminta operator/perusahaan pelayaran yang ada di Sumenep untuk memberangkatkan kapalnya ke Masalembu dan Sapeken.
"Pada awal tahun 2009, tepatnya ketika jadwal kapal perintis masih kosong, kami meminta PT Sumekar memberangkatkan kapalnya ke Masalembu," kata Aminullah menjelaskan.
Ia menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan kapal yang melayani hingga Masalembu dan Sapeken, selama kosongnya jadwal kapal perintis.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari Kecamatan Sapeken, Nur Asyur menjelaskan, pihaknya akan berkirim surat pada Menteri Perhubungan untuk meminta kapal perintis tetap beroperasi selama bulan Desember 2009 hingga pertengahan bulan Februari 2010, meskipun masa kontraknya telah habis.
"Kalau berbicara tentang kapal perintis, urusannya memang langsung dengan pemerintah pusat, karena kapal perintis itu dikontrak oleh pemerintah pusat," tuturnya.
Selain itu, kata Asyur, pihaknya akan meminta Dishub Sumenep secepatnya menyiapkan kapal alternatif guna melayani lintasan Kalianget-Masalembu-Sapeken, selama kosongnya jadwal kapal perintis.
"Mulai sekarang, pimpinan Dishub Sumenep seharusnya sudah melakukan langkah taktis untuk menyiapkan kapal alternatif tersebut, karena persoalan ini terjadi setiap tahun. Jangan menunggu kapal perintis tidak beroperasi dulu, baru mencari solusi," ucapnya menegaskan.(*)
Pewarta: Slamet Hidayat
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
