Anggota DPR apresiasi presiden ambil kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali

Anggota DPR apresiasi presiden ambil kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali

Martin Manurung (FOTO ANTARA)

Jakarta (ANTARA) -
Anggota DPR RI Martin Manurung mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali guna menekan penyebaran COVID-19.
 
Martin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, serta TNI dan Polri untuk menjalankan kebijakan presiden itu secara konsisten dan tegas.
 
"Saya tahu bahwa sebagian besar masyarakat harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak semua bisa "work from home" (WFH). Jika Anda harus bekerja, tolong pastikan memakai masker, mencuci tangan dan tidak berkerumun. Ini penting," kata Martin.

Baca juga: Anggota DPR: Polri tindak tegas pihak naikan harga oksigen tidak wajar
 
Dia menyebut jumlah masyarakat yang terpapar virus COVID-19 semakin hari kian bertambah, bahkan rumah sakit dan tempat isolasi mandiri pun penuh.
 
Antrian sudah meluap, kamar dan tempat tidur sudah sulit didapatkan, obat-obatan dan vitamin sudah sulit untuk dibeli, apalagi peralatan-peralatan medis.
 
Akibatnya, lanjutnya, para dokter dan tenaga kesehatan kewalahan menangani para korban.
 
"Ayo, kita rem dulu," pinta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Baca juga: Anggota DPR tolak tarik GeNose dari peredaran
 
Martin mengaku kasihan melihat perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang mengorbankan waktu, pikiran, tenaga hingga nyawanya untuk menangani pandemi COVID-19.
 
"Saya sudah tidak tega melihat para tenaga kesehatan harus bekerja seperti itu, bahkan melewati batas kemampuan fisiknya. Kita sangat membutuhkan mereka," kata Martin.
 
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada semua pihak agar bersama-sama berjuang melewati masa darurat ini.
 
"Kita rem dulu sejenak! Semoga Tuhan menguatkan kita semua," ujarnya.

Baca juga: Junimart: Pemerintah tindak tegas kepala daerah abaikan PPKM Darurat

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Bendera Indonesia dilarang berkibar, DPR berharap efektivitas satgas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar