PAN tegur kader usulkan dibuat RS khusus pejabat negara

PAN tegur kader usulkan dibuat RS khusus pejabat negara

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/ama/pri.

Sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya telah memberikan teguran kepada kadernya bernama Dr. Rosaline Rumaseuw atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus bagi pejabat negara.

"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan Dr. Rosaline karena hal itu tidak mewakili sikap partai," kata Viva Yoga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, alasan sikap yang tidak tepat karena seharusnya sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, apakah pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin.

Hal itu, menurut dia, implementasi pelayanan publik atau public services harus adil dan setara.

Selain itu,  lanjut dia, Dr. Rosaline masih merasa sedih karena anggota Fraksi PAN DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua John Mirin dan beberapa temannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit mengingat pada saat itu kapasitas penuh.

"Dokter Rosaline itu orang baik, siapa pun yang meminta pertolongan akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit COVID-19. Tentu dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena COVID-19," ujarnya.

Viva Yoga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu atas sikap PAN dalam memerangi COVID-19 dan partainya akan terus bersama pemerintah serta masyarakat untuk berjuang memberantas pandemi COVID19.

Hal itu, menurut dia, telah dibuktikan dengan partisipasi aktif Fraksi PAN DPR RI dalam merumuskan kebijakan negara dan aksi nyata di lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat.

Baca juga: Sahroni tidak sepakat RS Khusus bagi pejabat negara dibangun

Baca juga: Kemenkes konversikan 3 rumah sakit jadi RS khusus penanganan COVID-19


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menpan RB tinjau lokasi pembuatan SIM di Mapolresta Banda Aceh

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar