AIIB tambah dana pinjaman Rp7,2 triliun untuk RI

AIIB tambah dana pinjaman Rp7,2 triliun untuk RI

Dokumentasi - Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) di kantor pusatnya di Beijing, China (27/7/2020). ANTARA/REUTERS/Tingshu Wang/aa.

Pemberian vaksin yang aman, efektif, dan merata harus menjadi prioritas utama di tahap ini untuk menangani COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menambahkan dana pinjaman sebesar 500 juta dolar AS atau senilai lebih dari Rp7,2 triliun bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas distribusi vaksin yang lebih aman dan efektif.

“Pemberian vaksin yang aman, efektif, dan merata harus menjadi prioritas utama di tahap ini untuk menangani COVID-19,” kata Principal Investment Operations Specialist AIIB Toshiaki Keicho di Jakarta, Kamis.

Dana tambahan itu akan disalurkan untuk peningkatan kesiapan sistem kesehatan dan rumah sakit penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi serta mempertahankan fasilitas kesehatan non-COVID-19 terutama bagi kaum perempuan dan kelompok rentan.

Kemudian penguatan laboratorium kesehatan publik, pengawasan dan kapasitas rantai pasokan termasuk peningkatan sistem "cold chain" untuk memenuhi standar global penyimpanan serta pendistribusian vaksin.

Selanjutnya, untuk mendukung komunikasi dan koordinasi tanggap darurat serta distribusi vaksin termasuk penguatan sistem logistik dan manajemen vaksin.

Penambahan dana pinjaman itu merupakan pendanaan ketiga yang disalurkan oleh AIIB kepada pemerintah Indonesia di bawah fasilitas pemulihan krisis COVID-19 senilai total 1,5 miliar dolar AS.

Sebelumnya, Dewan Direksi AIIB telah menyetujui pinjaman senilai 750 juta dolar AS pada Mei 2020 dan pinjaman senilai 250 juta dolar AS pada Juni 2020.

“Dana tambahan untuk sistem kesehatan menjadi sangat krusial demi melindungi masyarakat dan membantu pemulihan sektor produktif,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Sri Mulyani perkirakan pembiayaan utang 2021 turun 18,6 persen

Baca juga: Utang pemerintah meningkat, Ketua Banggar DPR: Tak perlu panik

Baca juga: Ekonom minta pemerintah perhatikan dua aspek sebelum berutang

Baca juga: Ekonom: Utang pemerintah naik, tapi tidak akan sampai gagal bayar

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Stafsus Mensesneg: Tanpa digugat pun pemerintah berantas pinjol

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar