"Hubungan antarbangsa itu bukan hanya soal `mutual interest` kepentingan bersama, bukan soal menandatangani MoU, `agreement`, tapi juga `mutual respect`, saling menghormati dan menghargai di antara kedua bangsa dan antara pemimpin-pemimpinnya," kata Presiden sebelum memulai rapat kabinet terbatas bidang Polhukam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Meski Indonesia ingin menjalin hubungan baik dengan negara mana pun termasuk dengan Belanda, lanjut Presiden, Indonesia harus tegas apabila terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan komplikasi politik.
"Jadi, saya putuskan untuk saya tunda sambil melihat perkembangan lebih lanjut," ujarnya.
Presiden pun mempertanyakan proses pengadilan di Den Haag yang begitu cepat memproses tuduhan pelanggaran hak asasi manusia berikut tuntutan penangkapan Presiden Indonesia ketika sedang berkunjung ke Belanda.
"Tuntutan diajukan 4 Oktober (2010), pengadilan memutuskan menggelar pengadilan 5 Oktober. Saya kira itu pengadilan tercepat di dunia, diajukan dan besoknya digelar," katanya.
Setelah menerima informasi dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Duta Besar Indonesia di Belanda JE Habibie, pada 5 Oktober 2010 dalam waktu 45 menit Presiden kemudian menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda setelah mendengar juga masukan Wakil Presiden Boediono dan para menteri.
Presiden memahami pemerintah Belanda tidak dapat mencampuri urusan pengadilan dalam sistem nasionalnya, namun dia mempertanyakan waktu peradilan yang bertepatan dengan kedatangannya ke Belanda.
"Ini adalah sinyal sangat keliru dengan digelarnya pengadilan itu melanggar etika dan tata krama hubungan antarbangsa," ujarnya.
Presiden mengingatkan Belanda bahwa ketika Ratu Beatrix berkunjung ke Indonesia pada 2005, Ratu disambut ramah dan penuh kehangatan. Begitu pula Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende yang disambut ramah ketika berkunjung pada 2006.
"Menjadi sullit saya terima ketika datang disambut dengan pengadilan," demikian Presiden.
D013*P008/A035/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
