"Kabinet ini bekerja sudah hampir satu tahun. Makanya evaluasi diperlukan untuk melihat pencapaian prestasi dari para menteri," katanya di Surabaya, Kamis.
Evaluasi itu menurut dia merupakan hal yang wajar, mengingat para menteri anggota KIB II sudah menandatangani kontrak kinerja selain menandatangani pakta integritas.
Jika ada anggota kabinet itu ada yang tidak berprestasi, maka Presiden berkewajiban mengingatkan dan memacu kinerja para pembantunya itu karena kinerja mereka bisa diukur melalui target yang tercapai sesuai kontrak kinerja.
"Apakah evaluasi itu nantinya berujung pada perombakan kabinet (`reshuffle`)? Itu terserah Presiden," kata Anas usai berorasi dalam sarasehan politik yang digelar DPD Partai Demokrat Jatim itu.
Ia menghormati keputusan Presiden, apakah merombak jajaran kabinetnya atau tidak karena partai politik tidak berhak mencampuri kewenangan Presiden.
"Kalau parpol memberikan order `reshuffle`, justru itu tidak baik. Itu otoritas penuh Presiden. Evaluasi otoritas Presiden. Urusan mengangkat dan memberhentikan menteri itu juga urusan Presiden," katanya.
Demikian halnya dengan orang-orang yang bakal menduduki tampuk kepemimpinan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga menjadi kewenangan Presiden.
"Ketiga lembaga itu merupakan trisula penegakan hukum di Indonesia. Sudah sewajarnya kinerjanya dituntut lebih bagus, apalagi publik juga menyoroti," kata mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Oleh sebab itu pula, Anas meminta ketiga institusi penegakan hukum itu harus bisa memperbaiki citranya kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerjanya.
Terkait rumor Gubernur Jatim Soekarwo akan ditunjuk sebagai salah satu menteri, Anas menyatakan tidak pernah mendengarnya. "Saya malah belum pernah mendengar soal itu," katanya.
Mengenai pembangunan di Jatim, dia menyatakan menjadi perhatian utama Partai Demokrat. "Kami sudah meminta Fraksi Partai Demokrat DPR memprioritaskan pembangunan JLS (Jalur Lintas Selatan), jalan tol tengah kota Surabaya, dan perbaikan infrastruktur di Bengawan Solo," kata politikus asal Blitar itu.
Ia juga telah berkoordinasi dengan Komisi V DPR dan Badan Anggaran terkait tiga pekerjaan besar yang ditargetkan rampung sebelum 2014 itu.(*)
(T.M038/Z002/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
